Halo, Pak Jokowi! Harga Migor Mending Naik daripada Langka

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah disarankan mengkaji kembali kebijakan domestic market obligation (DMO) minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan turunannya, juga harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Pasalnya, kebijakan itu dinilai tumpul, tidak efektif mengatasi persoalan dan gejolak minyak goreng di dalam negeri. Dimana hingga saat ini masih terjadi kelangkaan dan panic buying minyak goreng.

Di sisi lain, lonjakan harga CPO di pasar internasional tidak terbendung. Karena itu, pemerintah direkomendasikan menggunakan cara lain, yakni melepas harga minyak goreng ke pasar, namun memberikan kompensasi kepada masyarakat  berupa bantuan langsung tunai (BLT). Daripada menggunakan mekanisme HET padahal pemerintah tidak menguasai stok untuk mengguyur pasar. Akibatnya, HET menjadi tumpul saat melawan mekanisme pasar. Dan terjadi kelangkaan juga indikasi penimbunan.

"Tanpa ada lembaga pengontrol di muara, sulit memastikan DMO CPO dan HET berjalan. Kebijakan ini menjadi tidak efektif," kata Macro Equity Strategist Samuel Sekuritas Indonesia Lionel Priyadi kepada CNBC Indonesia, Kamis (10/3/2022).

Senada, anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, kebijakan DMO dan DPO serta HET perlu dievaluasi.

"Kebijakan ini terbukti tidak efektif dan membuat kelangkaan semakin menggelisahkan. Masyarakat sangat dirugikan akibat kelangkaan ini, terlebih mereka harus antri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng," kata Yeka kepada CNBC Indonesia, Kamis (10/3/2022).

Sebenarnya, ujar Lionel, masih belum terlambat menugaskan BUMN ataupun Perum Bulog untuk menjadi muara. Hanya saja, dia menduga, pemerintah enggan memberikan dana tambahan untuk penugasan khusus ini.

Meski ada dana BPDP-KS, lanjut Lionel, lembaga tersebut telah banyak menghabiskan dana untuk subsidi produsen biodiesel.

Karena itu, menurut Lionel, sebenarnya pemerintah tidak perlu repot-repot memberlakukan HET minyak goreng. Yang kemudian disusul rentetan sidak dan operasi pasar, hingga melibatkan kepolisian. Bantuan langsung tunai (BLT) dinilai lebih efektif.

"Sebenarnya solusi BLT lebih tepat sasaran, tapi saya agak heran kenapa pemerintah tidak mau mengambil langkah tersebut. Tidak perlu skema yang rumit dan pemerintah sendiri sudah berpengalaman," kata Lionel.

Baca: Jurus-jurus Anak Buah Jokowi Hantam Produsen Migor Nakal

Dia mengatakan, dari sisi harga memang terlihat kurang elok, inflasi juga akan lebih tinggi, tapi dari sisi efisiensi dan efektivitas justru lebih baik.

"Dugaan saya pemerintah takut kalau inflasi terlihat tinggi. Padahal inflasi 4-5% masih bagus di Indonesia, saya yakin BI bisa handle ini. Dan Februari masih 2%, sebenarnya banyak ruang dari sisi inflasi," kata dia.

Dengan BLT, harga dilepas ke pasar, dan pemerintah fokus kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan begitu, moral hazard seperti penimbunan, pembelian berlebihan, penyelewengan bisa dicegah. Penegak hukum pun, ujarnya, tidak perlu repot lagi melakukan penggerebekan.

Belum lagi, ujarnya, pengaruh minyak goreng terhadap inflasi tidak akan sebesar pangan pokok lain.

"Belum lagi tarif listrik dan BBM masih ditahan," imbuhnya.

Terkait DMO CPO, Lionel menambahkan, letak kesalahan adalah karena tidak ada satu lembaga khusus yang menjadi muara dari alur distribusi.

Dia mencontohkan, untuk DMO batu bara ada PLN, tapi CPO tidak ditangani oleh siapapun, baik itu Bulog, PTPN, ataupun ID Food.

"Sehingga dari sisi dalam negeri, kelangkaan minyak goreng diperkirakan masih akan berlangsung sampai ada alur distribusi yang jelas. Dari sisi luar negeri, kenaikan DMO minyak goreng dapat mendorong naik harga CPO, tapi kalau dilihat dari pergerakan seminggu terakhir naik turunnya masih akan volatile," paparnya.

Foto: Warga antre untuk mendapatkan minyak goreng kemasan di GOR BRI, Radio Dalam, Jakarta, Senin (7/2/2022). (CNBC Indonesia/ Tri Susilo) Warga antre untuk mendapatkan minyak goreng kemasan di GOR BRI, Radio Dalam, Jakarta, Senin (7/2/2022). Polsek Kebayoran Baru menggelar oprasi pasar minyak goreng murah mulai tanggal 7-9 Maret 2022. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Karena itu, dia menekankan, meski harga yang tinggi menguntungkan eksportir, fluktuasi juga memiliki sisi negatif karena sulit untuk melakukan planning penjualan.

"Sekarang bolanya ada di pemerintah untuk memberikan alur distribusi yang jelas sehingga kebijakannya dapat benar-benar dikontrol," katanya.

Dia menambahkan, meski ada peluang penimbunan terjadi, tidak dapat dibuktikan karena tidak ada dukungan data yang jelas.

"Persentase berapa ini yang tidak jelas. Karena bisa saja persentasenya hanya 10-20%, kalau tidak di-backup data yang transparan sulit untuk melihat masalah sebenarnya ada dimana," jelas Lionel.

Karena itu, dia menyarankan, pemerintah menugaskan Bulog sebagai penghubung mata rantai DMO CPO.

"Bulog sudah biasa melakukan intervensi pasar dan lembaga terbaik yang kita punya saat ini. Karena, DMO CPO ini dibuat tanpa ada struktur atau rancangan yang kelas. Itu yang menjadi masalah,. Meski terlihat tegas di media, melibatkan polisi, hasilnya tidak efektif," katanya.

Dengan memanfaatkan jaringan Bulog, distribusi minyak goreng pun akan lebih tersebar dan menjangkau pasar-pasar di Indonesia.

"Bulog jadi konduktornya dan memang harus ada komitmen anggaran dari pemerintah. Tanpa itu, sulit. Alurnya bisa CPO masuk ke Bulog, kemudian ke produsen minyak goreng swasta, minyak gorengnya masuk Bulog atau BUMN, lalu gelar operasi pasar. Tinggal pemerintah atur mau guyur berapa ke pasar tiap bulannya," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad (Mendag) Lutfi memastikan bahwa harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng akan bertahan lama. Hal ini untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng di dalam negeri, sekaligus menjawab desas-desus adanya kemungkinan HET dicabut karena kenaikan harga minyak sawit dunia.

Baca: Krisis Sawit Makin Serius & Terus Makan Korban, Ini Buktinya!

"HET ini akan berlangsung untuk waktu yang lama, tajam, panjang, tidak kurang dari setahun untuk memastikan ketersediaan dan objektivitas yaitu memberikan keadilan dan kenyamanan kepada masyarakat untuk mendapat harga yang lebih terjangkau," katanya dalam konferensi pers virtual, Rabu (9/3/2022).

HET minyak goreng yang ditetapkan pemerintah lewat Permendag No 6/2022 per Februari 2022 adalah Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp13.500 per liter minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp14.000 per liter minyak goreng kemasan premium.

Selain itu, Lionel menambahkan, seharusnya pemerintah juga tetap melanjutkan memberi subsidi kemahalan harga (rafaksi) bagi distributor atau pedagang yang sudah sempat membeli minyak goreng dengan harga mahal.

"Bagi yang masih memiliki minyak goreng stok lama, segera lapor biar kami verified, kita rafaksi," kata Mendag.

Seperti diketahui, rafaksi tersebut menggunakan dana BPDPKS yang dialokasikan pemerintah pada medio Januari 2022 saat minyak goreng satu harga ditetapkan. Namun, hingga saat ini, belum terkonformasi realisasi subsidi/ rafaksi dari total Rp7,6 triliun yang dialokasikan pemerintah.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Luhut Tetapkan DMO Tinggi Supaya Pasar Banjir Minyak Goreng