Inflasi Bikin Was-was, Pemerintah & BI Rapatkan Barisan

News - MAIKEL JEFRIANDO, CNBC Indonesia
09 March 2022 19:28
Pekerja menuang minyak curah milik Tah Lan di pasar Pondok Labu, Jakarta, Rabu, 26/1. Setelah seminggu diberlakukannya kebijakan satu harga, yakni minyak goreng berbanderol Rp 14 ribu per liter, ternyata penyesuaian harga tersebut belum terjadi di pasar tradisional. Satu di antaranya Pasar Jaya Pondok Labu, Jakarta.

Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, Rabu (26/1/2022), harga minyak curah di Pasar Jaya Pondok Labu masih dipatok harga Rp 21 ribu per liternya dan minyak kemasan seharga Rp 20.000 per liter. 

Tah Lan, seorang pedagang warung sembako di Pasar Pondok Labu ini menilai kebijakan pemerintah dengan memberikan subsidi harga minyak sudah bagus.

Jakarta, CNBC Indonesia - Inflasi Indonesia kini menjadi kekhawatiran banyak pihak. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) hari ini berkumpul dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian inflasi.

Pertemuan berlangsung secara virtual. Hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Keuangan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Direktur Utama BULOG, dan pejabat eselon I dan/atau setingkat perwakilan Kementerian/Lembaga anggota TPIP lainnya.


"Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus berkoordinasi untuk mitigasi berbagai tantangan pencapaian inflasi tahun 2022 baik yang berasal dari global maupun domestik. Penguatan program kerja dan strategi kebijakan pengendalian inflasi di pusat - daerah, maupun sinergi komunikasi kebijakan menjadi strategis dalam mendukung pencapaian inflasi nasional tetap terkendali ditengah risiko-risiko yang dihadapi," kata Airlangga dalam keterangan tertulis usai rapat, Rabu (9/3/2022).

Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati lima langkah strategis agar inflasi bisa terjaga pada level 3% plus minus 1%. Berikut rinciannya:

1. Memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional.

2. Memitigasi dampak upside risks antara lain dampak normalisasi kebijakan likuiditas global dan peningkatan harga komoditas dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

3. Menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0-5,0%. Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Implementasi strategi difokuskan antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian sisi hulu-hilir, pengembangan konektivitas, serta penguatan kerja sama antar daerah.

4. Memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.

5. Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022 dengan tema: "Digitalisasi UMKM Pangan untuk Akses dan Stabilisasi Harga".

Dalam HLM TPIP juga menyepakati untuk memastikan berjalannya implementasi kebijakan dan program kerja pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi tahun 2022-2024.

"Peta Jalan dirancang untuk menjawab tantangan pengendalian inflasi jangka menengah, yang secara lebih rinci diterjemahkan pada program kerja TPIP yang ditetapkan setiap tahunnya. Selain itu, guna mendukung implementasi kebijakan dalam peta jalan pada tingkat daerah, hampir seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi/kabupaten/kota juga telah menetapkan peta jalan," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir selaku Sekretaris TPIP saat menyampaikan laporan dalam kesempatan tersebut.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Mahalnya Cabai Rawit & Ongkos Pesawat Genjot Inflasi Desember


(mij/mij)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading