Dilema RI Terdampak Perang Rusia-Ukraina, Tak Bisa Berkutik!
Pratama Guitarra, CNBC Indonesia
01 March 2022 13:55
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia sebagai net importir minyak dan gas bumi (migas) dari luar negeri cenderung tak bisa berbuat banyak atas kenaikan harga minyak mentah dunia, yang saat ini harga minyak mentah jenis Brent menyentuh level US$ 100 per barel, dipicu perang Rusia-Ukraina.
Sebagai pengimpor minyak sekitar 500.000-an barel menurut data SKK Migas, sudah tentu tingginya harga minyak dunia itu akan mempengaruhi tingginya harga pembelian minyak mentah tersebut, yang berimbas pada harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri yang saat ini penggunaannya banyak memakai dana subsidi.
Pengamat Migas sekaligus Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menyampaikan, tren kenaikan harga minyak mentah dunia tentunya perlu diwaspadai oleh pemerintah.
"Kita sebagai price taker yang relatif tidak banyak opsi kebijakan selain menerima harga internasional," terang dia kepada CNBC Indonesia, Selasa (1/3/2022).
Yang terang, kata Komaidi, dengan tingginya harga minyak mentah dunia itu, ada risiko fiskal dan moneter yang perlu diantisipasi pemerintah, sehingga pemerintah tidak kaget dalam merespon tren tingginya harga minyak tersebut.
"Yang perlu diantisipasi adalah kebijakan Fiskal atau kebutuhan anggaran subsidi berpotensi meningkat mengingat saat ini kebijakan subsidi energi masih dipertahankan. Moneter atau kebutuhan devisa impor berpotensi meningkat dan menekan nilai tukar rupiah," tandas Komaidi.
Pada hari ini, Selasa (1/3/2022), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga menyoroti tren kenaikan harga minyak yang tinggi itu, dampak dari perang Rusia dan Ukraina.
Jokowi menyatakan bahwa sebelum perang antara Rusia dan Ukraina terjadi, harganya minyak dunia sudah mengalami kenaikan karena kelangkaan pasokan.
Nah, ditambah perang harganya naik lagi. "Sekarang harga per barrel sudah di atas US$ 100 per barel yang sebelumnya hanya US$ 50-60 per barel, semua negara yang namanya harga BBM naik semua, LPG naik semuanya, hati-hati dengan ini, hati2 dengan ini, kenaikan kenaikan kenaikan, karena semuanya bisa naik, ini yang terjadi," terang Jokowi
Pada intinya, Jokowi meminta semua jajarannya berhati-hati dalam menaikan harga BBM maupun LPG, karena bisa berimbas pada kenaikan disektor lainnya. Seperti misalnya, kata Jokowi, kenaikan harga produsen pabrik yang bisa naik karena harga bahan bakunya naik.
"Beli bahan baku harga naik, beli BBM harganya naik, artinya apa? ongkos produksi naik, terus harga di pabriknya menjadi jauh lebih tinggi, terus dikirim ke pasar berarti harga konsumennya juga nanti akan naik, ini efek berantainya seperti ini. Supaya kita ngerti betapa ketidakpastian menimbulkan tantangan-tantangan yang tidak mudah," tandas Jokowi.
Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, akibat tren harga minyak dunia yang masih memanas, tercatat harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) juga ikut mendidih. Perkembangan sementara ICP bulan Februari 2022 per tanggal 24 tercatat sebesar US$ 95,45 per barel.
"Kalau harga minyak Brent, sudah lebih dari US$ 100 per barel. Sejak ICP naik di atas US$ 63 per barel (asumsi APBN 2022), kita terus monitor dan antisipasi dampaknya. Tidak hanya harga minyak, tapi harga LPG seperti CP Aramco," ungkap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi.
Kenaikan harga minyak dunia turut mempengaruhi APBN. Yang mana, kata Agung, beban subsidi, khususnya subsidi BBM dan LPG meningkat dan bisa melebihi asumsi APBN 2022.
"Belum lagi biaya kompensasi BBM. Namun yang pasti, Pemerintah terus mengamankan pasokan BBM dan LPG," ungkap Agung menambahkan.
Kenaikan ICP menyebabkan harga keekonomian BBM meningkat sehingga menambah beban subsidi BBM dan LPG serta kompensasi BBM dalam APBN. Setiap kenaikan US$ 1 per barel berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar Rp 1,47 triliun, subsidi minyak tanah sekitar Rp 49 miliar, dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp. 2,65 triliun.
Sebagaimana diketahui, subsidi BBM dan LPG 3 kg dalam APBN 2022 sebesar Rp77,5 triliun. Subsidi tersebut pada saat ICP sebesar US $ 63 per barel.
Selain itu, kenaikan ICP juga memberikan dampak terhadap subsidi dan kompensasi listrik, mengingat masih terdapat penggunaan BBM dalam pembangkit listrik. Setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 per barel berdampak pada tambahan subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp 295 miliar.
Selain dampak terhadap APBN tersebut, kenaikan harga minyak juga berdampak pada sektor lainnya khususnya transportasi dan industri yang mengkonsumsi BBM non-subsidi. "Tren kenaikan harga minyak dunia, mengerek harga keekonomian BBM," tambahnya.
PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga LPG non subsidi. Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 27 Februari 2022.
Harga LPG non subsidi yang berlaku saat ini sekitar Rp 15.500 per kilogram (kg). Sebelumnya harganya Rp 11.500/kg, kemudian naik pada Desember 2021 menjadi Rp 13.500 dan kini naik menjadi Rp 15.500/kg.
Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero) Irto Ginting menjelaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas.
Dia juga menjelaskan kenaikan 2 tahapan dari Desember yang lalu itu dilakukan demi mengurangi beban masyarakat pengguna LPG non subsidi.
"Tercatat, harga Contract Price Aramco (CPA) mencapai US$ 775 per metrik ton, naik sekitar 21% dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021," jelas Irto dalam keterangan resminya, Minggu (27/2)
Ia menjelaskan penyesuaian harga ini telah mempertimbangkan kondisi serta kemampuan pasar LPG non subsidi, selain itu harga ini masih paling kompetitif dibandingkan berbagai negara di ASEAN.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Harga Minyak Dunia Mendidih, Harga BBM Dipastikan Tak Berubah
Most Popular