Karut-marut Minyak Goreng, Begini Temuan Ombudsman RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Ombudsman RI melakukan pemantauan terkait ketersediaan minyak goreng di pasaran saat ini. Hasilnya, terlihat banyak yang belum bisa mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, yakni dalam menjual produk sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Baru sebanyak 69,8 persen pasar modern dan 57 persen ritel modern yang mematuhi ketentuan HET minyak goreng. Sementara di ritel dan pasar tradisional, tingkat kepatuhan baru mencapai 12,8 persen dan 10,1 persen.

Penyebab rendahnya pasokan minyak goreng diduga karena adanya pembatasan stok yang diberikan distributor kepada toko ritel.

"Masih terjadi pembatasan stok, artinya distributor membatasi ke agen, agen batasi ke ritel," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers, Selasa (22/2/22).

Selain itu, ada dugaan distributor memilih menjual minyak goreng ke industri karena bisa menjual dengan harga lebih mahal. Hal ini diduga terjadi di beberapa provinsi, mulai dari Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jambi, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Masalah penyusupan stok juga menjadi sorotan. Pasalnya Ombudsman RI menemukan banyak pedagang yang cenderung membeli minyak goreng dari toko ritel dengan harga Rp 14.000/liter, kemudian menjualnya kembali ke pasar tradisional dengan harga tinggi.

"Banyak pedagang di pasar, ternyata langsung membeli dari ritel modern. Kemudian dijual lagi oleh dia di pasar dengan harga tinggi," ungkap perwakilan Ombudsman Jawa Barat, Fitry Agustine.

Di wilayah timur Indonesia, Ombdusman juga menemukan adanya penimbunan di wilayah Sulawesi Selatan. Minyak tersebut tidak disebar ke masyarakat, melainkan dijual ke hotel karena berani membayar lebih.

"Ada yang nyetok minyak buat hotel. Itu kita temukan setelah kita masuk. Hotel di Makassar kan sekarang mulai hidup. Itu kita indikasikan hotel-hotel ini bayar lebih," ujar perwakilan Ombudsman Sulsel, Subhan.