Seruan untuk Kemerdekaan Ukraina Timur Picu Alarm Perang

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan antara Barat dan Rusia atas Ukraina telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, setelah Moskow mengumpulkan puluhan ribu tentara di dekat perbatasan tetangganya. Para pemimpin Barat mengatakan Rusia dapat melancarkan serangan ke Ukraina kapan saja, meskipun Moskow telah membantah rencana tersebut.

Apalagi seruan parlemen Rusia kepada Presiden Vladimir Putin untuk mengakui kemerdekaan "Republik" Donetsk dan Lugansk yang diproklamirkan sendiri di timur industri Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran. Kyiv telah memerangi separatis pro-Rusia di wilayah timurnya sejak 2014 dalam konflik yang telah merenggut sekitar 14.000 nyawa.

Pertempuran sebagian besar telah berkurang sejak perjanjian Minsk 2014 dan 2015, saat Rusia dan Ukraina menyetujui gencatan senjata dan peta jalan menuju penyelesaian politik.

Tetapi proses itu menemui jalan buntu, dengan masing-masing pihak menuduh yang lain tidak memenuhi akhir dari kesepakatan. Kementerian luar negeri Ukraina mengatakan kepada AFP bahwa pengakuan Moskow atas republik-republik itu akan membuat Rusia benar-benar bertanggung jawab atas penghancuran kesepakatan Minsk.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian telah memperingatkan bahwa pengakuan apa pun akan sama saja dengan "serangan tanpa senjata, dan pembongkaran persatuan dan integritas Ukraina".

Fyodor Lukyanov, seorang analis politik yang dekat dengan Kremlin, mengatakan Moskow mengembangkan kemungkinan pengakuan adalah cara untuk mengatakan kalau kesabaran ada batasnya.

"Jika kesepakatan Minsk... tidak dilaksanakan, kita harus menggunakan cara lain," kata Lukyanov yang mengisyaratkan Kremlin, dikutip dari AFP, Sabtu (19/2/2022).

Kanselir Jerman Olaf Scholz minggu ini mendesak Kyiv untuk menyusun undang-undang yang diperlukan untuk sepenuhnya memberlakukan kesepakatan damai 2015.

Sayangnya, negosiator Ukraina mengatakan Rusia sendiri menghambat proses perdamaian dengan bersikeras pada dialog yang ditengahi Moskow antara Kyiv dan separatis. Ukraina telah menolak untuk mengadakan pembicaraan semacam itu, dengan alasan bahwa Rusia adalah penghasut konflik, bukan mediator yang tidak memihak.

Foto: via REUTERS/MAXAR TECHNOLOGIES A satellite image shows an overview of helicopter deployments at Valuyki, Russia February 15, 2022. Picture taken February 15, 2022. Maxar Technologies/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. DO NOT OBSCURE LOGO

Sergiy Garmash, salah satu perunding Kyiv. mengatakan cepat atau lambat, Ukraina akan memperkenalkan rancangan undang-undang yang diperlukan untuk proses perdamaian.

"Tetapi mengingat hambatan yang diciptakan oleh tuntutan Rusia, akan memakan waktu bertahun-tahun untuk memeriksanya," jelas Garmash.

Lukyanov, analis Rusia, mengatakan Rusia meningkatkan tekanan agar Ukraina memenuhi janjinya. Tetapi parlemen yang mendesak Putin untuk mengakui wilayah timur sebagai wilayah merdeka tidak serta merta membuatnya sama.

Moskow tidak boleh kehilangan "sarana pengaruh terhadap masa depan Ukraina dan, lebih luas lagi, dalam masalah keamanan Eropa".

Pada akhirnya, tujuan akhir Moskow adalah untuk mencegah ekspansi NATO ke arah timur. Para diplomat Barat telah bergegas untuk menanggapi ini dan tuntutan lainnya dari Rusia dalam beberapa pekan terakhir, karena mereka bergegas untuk melawan apa yang telah digambarkan sebagai ancaman terburuk bagi keamanan Eropa sejak Perang Dingin.

Namun sejauh ini, satu-satunya hal yang disepakati semua pihak adalah belum ada hasil.