Dibuka Untuk Swasta, Ini Kemungkinan Skema Transmisi Listrik

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggodok aturan mengenai terbukanya pihak swasta masuk ke bisnis pembangunan transmisi listrik. Sejatinya, pemerintah mewacanakan listrik antarpulau di Indonesia bisa terkoneksi melalui transmisi listrik ini.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari menjelaskan payung hukum untuk aturan transmisi listrik oleh perusahaan swasta akan dirampungkan di tahun ini. "Secepatnya di 2022, kalau bisa di Semester pertama, dan kita akan percepat penyelesaiannya," jelas Ida.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyampaikan bahwa pihaknya harus membangun infrastruktur untuk menghubungkan pulau-pulau utama dengan transmisi yang disuplai dari pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan.

Pilihan Redaksi BI Beberkan Sederet Tantangan Transisi Energi Hijau Sayang! Potensi Energi Hijau Jumbo, Pemanfaatannya Baru 3% Proyek Ambisius Baru Jokowi, Koneksi Listrik Antar Pulau!

"Sebagai contoh, Kalimantan Utara akan dihubungkan dengan Sumatera dan Sulawesi. Selain itu, suplai listrik dari Nusa Tenggara, di mana banyak sumber energi surya, dapat dihubungkan ke Sulawesi dan Kalimantan," terang Arifin, Rabu (16/2/2022)

Lalu bagaimana skema yang tepat agar swasta bisa masuk ke transmisi listrik ini?

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyampaikan bahwa berdasarkan kajian IESR, interkoneksi antara pulau Indonesia merupakan salah satu faktor penting Indonesia bisa berhasil melakukan dekarbonisasi di 2050-2060.

Dengan ini Indonesia bisa memaksimalkan potensi energi terbarukan yang tersebar di berbagai pulau untuk dibangkitkan menjadi energi yang produktif, dan jika dalam bentuk listrik bisa dikirim ke pusat beban yang masih akan berpusat di sistem Jawa Bali.

"Mengingat investasi transmisi itu mahal dan pengembaliannya investasinya panjang, saya kira tidak mungkin hanya ditanggung sendiri oleh PLN. Kita lihat saja pengalaman dengan program 35 GW, di mana komponen transmisi dan distribusi diserahkan kepada PLN, dalam waktu 5 tahun utang PLN jadi naik drastis," ungkap Fabby kepada CNBC Indonesia, Rabu (16/2/2022).

Maka dari itu, Fabby menilai, untuk transmisi listrik ini perlu juga dibuka kepada swasta atau non-PLN, dengan dukungan regulasi dan model bisnis yang tepat.

"Bisa juga PLN bermitra dengan swasta. Bisa dalam bentuk mitra/Joint Venture dengan PLN, bisa juga dengan skema BOOT selama 30-50 tahun, tergantung keekonomian jalur transmisi," ungkap Fabby.

Menurut kajiannya, pembangunan transmisi listrik akan memakan waktu yang panjang, mulai dari studi kelayakan, site survey sampai dengan pemilihan teknologi, dan financing.

Pengalaman selama ini menunjukan, bahwa proyek interkoneksi memakan waktu perencanaan sampai lelang sekitar 8-10 tahun. Jadi interkoneksi antara pulau harus mulai segera, dimulai dari studi kebutuhan, pre-FS, FS dan pendanaan.

"Saya berharap paling tidak interkoneksi Jawa-Sumatra dan Jawa-Kalimantan bisa terealisasi pada 2030," ungkap dia.

Adapun IESR memperkirakan interkoneksi Nusantara Grid yang dibangun bertahap dari sekarang sampai 2050, membutuhkan investasi US$ 95 - 100 miliar, tidak termasuk interkoneksi antarpulau.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Swasta Bisa Masuk Bisnis Transmisi Listrik, Aturan Disiapkan!