Bikin Kantong Jebol, Transmisi Listrik Terbuka Untuk Swasta

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam hal ini Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merencanakan akan membangun transmisi listrik antarpulau untuk meningkatkan konektivitas kelistrikan antar pulau di Indonesia.

Sejatinya, transmisi listrik baru antarsistem dan antarpulau ini dibutuhkan untuk membagi sumber energi baru dan terbarukan yang dimiliki suatu daerah. Namun, pembangunan transmisi listrik ini tidak bisa dibangun oleh pihak PT PLN (Persero) sendirian, karena membutuhkan dana yang mahal.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyampaikan bahwa berdasarkan kajian IESR, interkoneksi antara pulau Indonesia merupakan salah satu faktor penting Indonesia bisa berhasil melakukan dekarbonisasi di 2050-2060.

Dengan ini Indonesia bisa memaksimalkan potensi energi terbarukan yang tersebar di berbagai pulau untuk dibangkitkan menjadi energi yang produktif, dan jika dalam bentuk listrik bisa dikirim ke pusat beban yang masih akan berpusat di sistem Jawa Bali.

"Mengingat investasi transmisi itu mahal dan pengembaliannya investasinya panjang, saya kira tidak mungkin hanya ditanggung sendiri oleh PLN. Kita lihat saja pengalaman dengan program 35 GW, di mana komponen transimisi dan distribusi diserahkan kepada PLN, dalam waktu 5 tahun utang PLN jadi naik drastis," ungkap Fabby kepada CNBC Indonesia, Rabu (16/2/2022).

Maka dari itu, Fabby menilai, untuk transmisi listrik ini perlu juga dibuka kepada swasta atau non-PLN, dengan dukungan regulasi dan model bisnis yang tepat.

"Bisa juga PLN bermitra dengan swasta. Bisa dalam bentuk mitra/JV dengan PLN, bisa juga dengan skema BOOT selama 30-50 tahun, tergantung keekonomian jalur transmisi," ungkap Fabby.

Menurut kajiannya, pembangunan transmisi listrik akan memakan waktu yang panjang, mulai dari studi kelayakan, site survey sampai dengan pemilihan teknologi, dan financing.

Pengalaman selama ini menunjukan, bahwa proyek interkoneksi memakan waktu perencanaan sampai lelang sekitar 8-10 tahun. Jadi interkoneksi antara pulau harus mulai segera, dimulai dari studi kebutuhan, pre-FS, FS dan pendanaan.

"Saya berharap paling tidak interkoneksi Jawa-Sumatra dan Jawa-Kalimantan bisa terealisasi pada 2030," ungkap dia.

Adapun IESR memperkirakan interkoneksi Nusantara Grid yang dibangun bertahap dari sekarang sampai 2050, membutuhkan investasi US$ 95 - 100 miliar, tidak termasuk interkoneksi antarpulau.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyampaikan bahwa pihaknya harus membangun infrastruktur untuk menghubungkan pulau-pulau utama dengan transmisi yang disuplai dari pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan.

"Sebagai contoh, Kalimantan Utara akan dihubungan dengan Sumatera dan Sulawesi. Selain itu, suplai listrik dari Nusa Tenggara, di mana banyak sumber energi surya, dapat dihubungkan ke Sulawesi dan Kalimantan," terang Arifin, Rabu (16/2/2022)

Seperti yang diketahui sebelumnya, Kementerian ESDM juga bakal menggelar 'karpet merah' bagi perusahaan swasta untuk bisa berbisnis transmisi listrik di Indonesia. Saat ini aturan mengenai swasta untuk masuk ke bisnis transmisi ini sedang disiapkan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari menjelaskan payung hukum untuk aturan transmisi listrik oleh perusahaan swasta akan dirampungkan di tahun ini.

"Regulasi saat ini sedang menyiapkan pemanfaatan jaringan tenaga listrik melalui skema perusahaan swasta, termasuk untuk lintas negara ini," jelas Ida kepada CNBC Indonesia, Senin (7/2/2022).

"Itu yang sedang kita siapkan, bagaimana PLN dan swasta bisa berkontribusi bersama-sama dalam penyiapan jaringan. Khususnya lintas negara dan kita siapkan peraturan dan skemanya," kata Ida melanjutkan.

Regulasi untuk perusahaan swasta bisa masuk ke dalam bisnis transmisi listrik ini, kata Ida ditargetkan bisa selesai pada Semester I-2022 ini.

"Secepatnya di 2022, kalau bisa di Semester pertama, dan kita akan percepat penyelesaiannya," jelas Ida.