Masih Mahal, Pemerintah Bakal Selektif Pilih Energi Hijau

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
Kamis, 10/02/2022 10:45 WIB
Foto: Dok. Pertamina

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan lebih selektif dalam mengembangkan energi hijau atau energi baru dan terbarukan (EBT). Kendati harga energi dari EBT bakal disubsidi, maka pemerintah akan betul-betul memilih EBT yang paling kompetitif.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan, dalam mendorong transisi energi berbasis energi baru terbarukan (EBT) dibutuhkan modal atau investasi yang terbilang besar. Oleh karena itu pengembangannya tidak bisa hanya mengandalkan APBN.

Sehingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta juga harus dilibatkan. Pemerintah pun, kata Arifin akan menarik investor domestik dan luar negeri untuk mengembangkan energi hijau di Indonesia.


"Pembiayaan energi, kami harus menggunakan skema subsidi dan kompensasi. Maka kami harus betul-betul memilih energi terbarukan yang paling kompetitif dan harus meyakinkan investor bahwa investasi sektor ini memang menarik," jelas Arifin dalam Mandiri Investment Forum 2022, Rabu (9/2/2022).

Arifin mengungkapkan, saat ini tengah disusun Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi payung hukum untuk investasi pembangkit EBT.

Dalam beleid aturan tersebut, pemerintah akan menyiapkan sejumlah insentif bagi investor yang mau mengembangkan energi hijau.

"Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan Perpres terkait tarif energi terbarukan untuk untuk dapat menarik minat para investor," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Arifin juga memaparkan, bahwa potensi EBT di Indonesia sangat besar. Mulai dari energi surya, hidro, bioenergy, angin, panas bumi, dan gelombang laut.

Potensi EBT dengan kekayaan sumber daya alam yang ada, potensinya bisa mencapai 3.686 Giga Watt (GW). Sayangnya, kata Arifin pembangkit yang ada baru terpakai 0,3%.

Oleh karena itu, diklaim Arifin pemerintah terus berupaya meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan agar optimal sehingga Indonesia bisa mencapai target karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.

Pada 2030 penambahan pembangkit listrik hanya akan berasal dari energi terbarukan. Tujuannya, untuk mengurangi penggunaan energi fosil secara bertahap hingga akhirnya di setop.

Saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) akan menjadi fokus dalam pengembangan energi terbarukan. Hal ini karena sumber dayanya yang besar dan investasinya yang terbilang lebih murah ketimbang pembangkit energi terbarukan lainnya.

Tercatat potensi energi surya di Indonesia mencapai 3.295 GW yang pemanfaatannya saat ini baru mencapai 203,7 Mega Watt (MW).


(pgr/pgr)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Presiden Prabowo Subianto Resmikan Proyek EBT Senilai Rp 25 T