OJK Tegaskan Komitmen Dukung Pemulihan Ekonomi Dari Daerah
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemulihan ekonomi nasional terus berjalan di tengah masih berlangsungnya pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal 2020. Salah satu upaya pemulihan ekonomi yang sudah dilakukan adalah meningkatkan peran daerah dan mendorong terciptanya sektor-sektor ekonomi baru di Indonesia.
Peningkatan peran daerah dan penciptaan sektor ekonomi baru menjadi hal penting untuk mengakselerasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Urgensi tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat mengisi Seminar Nasional bertema 'Akselerasi Perekonomian Daerah untuk Memacu Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19' yang diselenggarakan menyambut Hari Pers Nasional (HPN), Selasa (8/2/2022).
"Dari sektor keuangan kami ada di satu framework, bagaimana menciptakan ekonomi baru. Jadi kami ciptakan kesempatan agar bagaimana bisa serap tenaga kerja dengan ekonomi baru seperti misalnya pengolahan natural resources baik mineral, pertanian, perikanan, dan meski pariwisata belum pulih terus kita garap. Ini semua jadi prioritas," kata Wimboh dalam acara yang digelar secara hybrid tersebut.
Sejak pandemi melanda Indonesia, OJK bersama Bank Indonesia (BI) sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melonggarkan likuiditas dan membantu masyarakat serta pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Hasilnya, stabilitas sektor jasa keuangan berhasil terjaga hingga kini.
Terjaganya stabilitas sektor keuangan membantu proses penciptaan sektor ekonomi baru, yang disiapkan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja yang awalnya berada di sektor-sektor terdampak parah Covid-19. Sektor ekonomi baru ini juga masuk dalam platform ekonomi hijau dan Taksonomi Hijau Indonesia yang baru saja diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Potensi besar sektor ekonomi baru yang ramah lingkungan terdapat di berbagai daerah. Lokasi sektor-sektor ini tersebar di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Wimboh memastikan OJK siap mendukung pengembangan sektor ekonomi baru dengan menyiapkan skema pembiayaan, teknologi, dan prasarana lain sesuai kebutuhan.
"Untuk UMKM kami punya skema bersama Menko Perekonomian dan seluruh pemangku kepentingan, kami kembangkan di satu klaster sesuai industrinya mulai dari produksi, pengolahan, sampai penjualannya. Untuk pembiayaan kami siapkan melalui KUR yang di subsidi pemerintah. Jumlahnya mencapai Rp 385 triliun di 2022," ujarnya.
Wimboh berkata, OJK juga berkomitmen mendukung peningkatan peran daerah dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Salah satu caranya, otoritas memberikan pendampingan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah untuk akselerasi akses keuangan formal bagi UMKM di luar kota. Selain itu, OJK hendak meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan di daerah seperti BPD, BPR, dan Lembaga Keuangan Mikro agar bisa meningkatkan porsi pembiayaan untuk UMKM.
"Ini sesuai arahan Presiden, UMKM ditarget porsinya (pembiayaan) menjadi 30% pada 2024. Kami juga ingin berpesan, mengenai digitalisasi tak bisa kita hindari sehingga banyak produk di daerah yang masyarakat tidak paham seperti pinjaman ilegal, investasi bodong. Kami mengajak PWI bekerja sama melakukan edukasi dan literasi ke seluruh masyarakat. Karena kalau tidak, percepatan akses ini betul-betul luar biasa tapi pemahaman masyarakat mengenai literasi produk digital sangat rendah," tuturnya.
"Kami simpulkan ekonomi sudah membaik, sektor keuangan sudah membaik, tinggal bagaimana kita percepat pemulihan ini, kebijakan apalagi yang akan kita lakukan. Ruang yang bisa kita genjot habis dan serap banyak tenaga kerja adalah UMKM. Karena itu berbagai kebijakan kami lakukan," tutupnya.
Selain diisi oleh paparan dari Ketua Dewan Komisioner OJK, seminar memperingati HPN 2022 tersebut juga menghadirkan narasumber lain seperti Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara, Ketua KPK Firli Bahuri, Kapuspen Kemendagri Benni Irwan, dan Staf Ahli Kemenkeu Bidang OBTI Sudarto. Acara ini dibuka dengan keynote speech dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
(rah/rah)