CNBC Insight

Collabs Rusia-China & Poros Jakarta-Peking-Moskow Ala Sukarno

News - Petrik M, CNBC Indonesia
08 February 2022 18:25
Indonesian President Joko Widodo and Russian President Vladimir Putin attend a meeting on the sidelines of the ASEAN-Russia Summit in Singapore, November 14, 2018. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah memanasnya hubungan Rusia dengan beberapa negara Barat terkait Ukraina, China muncul. Rusia menyepakati kontrak memasok gas untuk China selama 30 tahun.

Gas tersebut diatur oleh Gazprom, perusahaan monopoli atas ekspor gas Rusia. Gazprom akan memasok perusahaan energi China CNPC sebanyak 10 miliar meter kubik gas per tahun.

Kerja sama antara China dan Rusia itu dipandang sebagai sebuah aliansi energi. Namun, kolaborasi kedua negara itu sendiri bukan hal yang aneh.


Dalam sejarahnya, di masa Perang Dingin, ketika Rusia sebagai gembong Uni Soviet yang komunis, Rusia dan China adalah persekutuan komunis yang dimusuhi Amerika Serikat (AS) dan Inggris yang liberal.

Baik Rusia dan China, di masa Perang Dingin mendekati Indonesia. Setelah 1950, Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara, yang harus didekati dua negara itu agar tidak jatuh dalam pengaruh Blok Barat yang liberal.

Tidak heran jika dari Rusia dan China, Indonesia pernah dapat bantuan. Tidak hanya uang, dengan ketentuan yang merepotkan seperti yang selalu dulu dipinjamkan AS, tapi juga persenjataan yang membuat Indonesia kuat di Asia Tenggara dan sekitarnya.

Indonesia era Sukarno, yang pernah diganggu AS dalam PRRI/Permesta, tentunya sangat wajar jika dalam Perang Dingin bersekutu dengan saingan AS, dalam hal ini Soviet atau China. Tidak heran juga di era Sukarno pernah dibangun Poros Jakarta-Peking-Moskow.

Hubungan dengan Rusia membuat Indonesia dapat bantuan militer berupa persenjataan seperti KRI Irian dan pesawat-pesawat tempur canggih. Ketika Indonesia gagal membeli senjata dari AS, Indonesia dapat membelinya di negara-negara Blok Timur.

Namun hubungan Uni Soviet dan China itu ada pasang surutnya. Ini karena Uni Soviet yang beribukota di Moskow dan China yang beribukota di Beijing (dulu disebut Peking), pernah memburuk hubungannya. Bung Karno dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang punya kepentingan bertindak.

"Aidit diperintahkan ke Beijing dan Moskow untuk mendamaikan kedua negara itu sehingga tidak terpecah belah," tulis JB Sudarmanto dalam Tengara Orde Baru: Kisah Harry Tjan Silalahi (2004:114). Usaha sulit itu tidak berhasil gemilang. Kemudian PKI sendiri lebih cenderung ke Beijing/Peking ketimbang ke Moskow.

"Tak heran kita, jika akhirnya Bung Karno menarik garis poros Jakarta-Hanoi-Peking-Pyongyang. Moskow tidak masuk garis lagi, sesuai dengan garis politik PKI yang baru, yaitu berorientasi ke Peking," aku Hatta dalam Bung Hatta Menjawab (1978:50).

Meski mesra dengan China, hubungan Indonesia dengan Uni Soviet sebelum 1965 tetap berjalan. Poros-poros dengan negara-negara komunis itu kemudian berakhir setelah Sukarno jatuh dan Soeharto menjadi presiden RI. Orde Baru dengan merasa menjalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif dengan AS, tapi menjauh dari negara komunis dengan alasan G30S.

Setelah Soeharto lengser, hubungan China dengan RI benar-benar pulih. Pemerintahan Presiden Jokowi bahkan mengulang kembali apa yang dulu dilakukan Presiden Sukarno, dekat dengan China. Jika Jokowi ingin terlibat dalam ketegangan dunia bersama China dan Rusia seperti saat ini, maka Poros Jakarta-Beijing-Moskow akan terjalin kembali.

TIM RISET CNBC INDONESIA

 


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Jejak Manis Rusia-RI: Kirim Jet, Bantu Bangun Monas & Jalan!


(pmt/pmt)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading