Hati-Hati, BKPM Sebut Hal Ini Jadi Penghalang Investasi Jabar

Khoirul Anam, CNBC Indonesia

07 February 2022 13:06

Suasana jalan tol khusus masuk Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, Jumat (17/12/2021). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah merampungkan pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.
Jalan tol ini menghubungkan ruas Tol Cipali KM 89+125 hingga ruas Pantai Utara sepanjang 37,5 kilometer.
Pemrakarsa Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban adalah konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan kepemilikan 50 persen, PT Surya Semesta Internusa Tbk (25 persen), PT Daya Mulia Turangga (10 persen), serta PT Jasa Sarana (10 persen).(CNBC Indonesaia/ Tri Susilo) — Foto: Suasana jalan tol khusus masuk Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, Jumat (17/12/2021). (CNBC Indonesaia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini disebut menjadi salah satu hambatan investasi di Provinsi Jawa Barat. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Imam Soejoedi dalam West Java Investment Summit.

Selain Covid-19, Jabar juga harus berkompetisi dengan daerah-daerah lain yang memiliki potensi investasi baru. Pasalnya, kini semakin banyak daerah lain di luar Pulau Jawa yang menjadi ikon destinasi investasi.

"Di mana lokasi-lokasi itu sekarang sudah mencoba untuk mengikuti Jawa Barat dengan memberikan pelayanan terbaik, dengan membuat logistic cost semakin rendah, dan prosesnya semakin efisien," papar dia, Senin (7/2/2022).

Dia menyebutkan, meski sudah banyak investasi yang masuk ke Jabar sumber daya manusia (SDM) dan pengusaha lokal belum sepenuhnya siap untuk menyambut kedatangan investor tersebut. Apalagi masing-masing investor memiliki standar tersendiri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya.

Baca:

Bukan Cuma Otomotif, Investasi EBT di Jabar Juga Potensial

"Untuk itu jangan disalahkan perusahaan multinasional karena mereka memiliki standar-standar tersendiri dalam rangka untuk supply chain," lanjut Imam.

Dia menyebutkan diperlukan kehadiran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mendukung para pengusaha lokal agar berkembang. Salah satunya, meningkatkan kualitas dan kapabiltas UMKM agar bisa menjadi bagian dari rantai pasok industri.

"Kedua, negara hadir meminta kepada pengusaha-pengusaha besar yang masuk ke daerah itu harus memberikan ruang sebanyak-banyaknya bagi pengusaha lokal dan UMKM," tegas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jabar Noneng Komara Nengsih mengungkapkan, pihaknya memberikan dukungan agar UMKM mampu berkembang. Adapun Dinas PMPTS melakukan kurasi terhadap UMKM yang siap berkolaborasi dengan para investor besar.

"Kami juga melakukan kampanye MIB, terus dilakukan di kabupaten/kota. Kami juga berkolaborasi supaya UMKM menjadi formal dan legal sehingga mempunyai banyak kemudahan ekspor, impor, masuk ke lembaga keuangan, dan sertifikasi halal," ungkap Noneng.