Nasib PPKM Jawa-Bali Ditentukan, Ini yang Perlu Kamu Tahu!

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
07 February 2022 10:22
Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan memimpin rapat terbatas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) melalui Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Rapat evaluasi PPKM digelar di tengah lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron. Dalam satu minggu terakhir, perlahan tapi pasti, trend kenaikan kasus di Indonesia kian menjadi.

Kemarin, Minggu (6/2/2022), Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan ada tambahan 36.057 kasus baru.


Dengan demikian, total kasus konfirmasi mencapai 4.516.480. Tambahan 36.057 kasus baru kemarin jauh lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya yang tercatat 32.211

DKI Jakarta masih membukukan tambahan kasus terbanyak kemarin yaitu 15.825 kasus. Disusul Jawa Barat 7.603 kasus. Dalam beberapa hari terakhir, ibu kota memang menjadi penyumbang kasus terbanyak.

Beberapa hari lalu, Jokowi telah memerintahkan Koordinator PPKM Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi level PPKM.

"Saya telah memerintahkan Menko Marimves serta Menko Perekonomian untuk segera mengevaluasi level PPKM," kata Jokowi dalam keterangan pers, Kamis (3/2/2022).

"Saya minta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan jajaran pemerintah daerah dibantu jajaran TNI dan Polri untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dilaksanakan oleh masyarakat dan vaksinasi terus dijalankan dan dipercepat," tegas Jokowi.

Jokowi mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi berbagai varian baru Covid-19. Jokowi meminta masyarakat tetap disiplin menjaga protokol kesehatan.

"Bagi yang belum vaksin, agar segera divaksin. Bagi yang sudah divaksin lengkap dan sudah waktunya untuk disuntik vaksin penguat, agar segera vaksin booster," tegasnya.

Pada akhir pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat teknis dengan jajaran kementerian/lembaga terkait beserta para kepala daerah.

"Dengan lonjakan kasus aktif Covid-19 di tanah air karena varian Omicron beberapa hari terakhir, pemerintah pusat langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah," kata Airlangga.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, dari jumlah rumah sakit, ketersediaan obat-obatan, tabung oksigen, kebutuhan dan ketersediaan fasilitas isolasi terpusat - jika dibutuhkan, dan juga kesiapan tenaga kesehatan," jelasnya.

Pemerintah sendiri sudah mengubah sejumlah indikator dalam menentukan level asesmen PPKM. Kini, penetapan level suatu daerah dalam menetapkan PPKM menjadi wajib vaksinasi dosis lengkap.

Khusus di wilayah Jawa-Bali, kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 1 sebanyak 40 daerah. Sementara itu, wilayah yang menerapkan PPKM level 2 sebanyak 86 daerah, termasuk wilayah Jabodetabek.

Khusus wilayah yang menerapkan PPKM level 3 Jawa-Bali sebanyak 2 kabupaten/kota.

Adapun PPKM luar Jawa Bali yang memberlakukan PPKM level 1 menjadi 164 kabupaten/kota, PPKM level 2 sebanyak 219 kabupaten/kota, dan PPKM level 3 sebanyak 3 kabupaten/kota.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Kasus Covid-19 di 131 Kab/Kota Naik, Pantas Jokowi Gelisah!


(cha/cha)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading