Waduh, Maluku Dilanda Krisis Minyak Tanah, Beneran?

Jakarta, CNBC Indonesia - Belakangan ini beredar kabar bahwa Provinsi Maluku mengalami krisis minyak tanah. Guna menindaklanjuti isu ini, Kantor Staf Presiden (KSP) pun turun tangan dan langsung melakukan pemantauan ke lapangan.

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta pun turun melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Setelah terjun ke lapangan, Febry menepis isu kelangkaan minyak tanah tersebut. Pasokan minyak tanah di Maluku dipastikan aman.

Febry menemukan bahwa stok pasokan minyak tanah (kerosene) di Wayame, Ambon, Maluku, per 1 Februari 2022, sebesar 2.500 kilo liter (kl) atau setara dengan kebutuhan 12 hari ke depan.

Untuk memperkuat stok yang ada, PT Pertamina (Persero) juga sudah mengirimkan kapal tanker dengan muatan 5.000 kl minyak tanah ke Wayame dan titik-titik lain seperti Tual (1.155 kl atau setara stok 34 hari) dan Masohi (970 kl atau setara stok 17 hari).

"Artinya berdasarkan pantauan kami, tidak ada masalah dalam penyediaan minyak tanah di Maluku," tutur Febry, dikutip dari keterangan resmi KSP, Kamis (03/02/2022).

Meski begitu, Febry mengingatkan agar pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus proaktif memastikan ketersediaan minyak tanah di agen-agen resmi dan melakukan penertiban di pengecer tidak resmi.

"Pemerintah daerah beserta jajaran harus terus memantau kebutuhan, ketersediaan, dan distribusi di agen yang ada, guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," tuturnya mengingatkan.

Febry melanjutkan, jika ditemukan upaya penyimpangan, seperti penimbunan karena panic buying, atau dalam rangka tujuan lain yang merugikan masyarakat, pemerintah daerah harus segera meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan.

KSP akan terus melakukan pemantauan guna memastikan kebutuhan masyarakat akan minyak tanah terpenuhi dengan layak dan Presiden sangat memberikan perhatian besar terhadap isu tersebut.

"Kami minta pemerintah daerah dan Pertamina terus berkoordinasi, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap minyak tanah dapat terlayani dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Pertamina telah melakukan pertemuan dengan dengan pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Maluku untuk membahas isu kelangkaan minyak tanah. Pertamina menjelaskan tiga isu yang menyebabkan kelangkaan, di antaranya konversi minyak tanah ke LPG, terjadinya panic buying karena isu penimbunan, dan dugaan adanya sejumlah pangkalan yang tidak beroperasi karena libur panjang.