Bappenas Bakal Tarik Utang Rp 56 Miliar, Buat Bangun IKN?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengumumkan berencana untuk melakukan pinjaman sebesar Rp 56,46 miliar di tahun ini.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Taufik Hanafi mengungkapkan pada 2022 ini, Bappenas menganggarkan pagu sebesar Rp 1,37 triliun.

Pagu tersebut terdiri dari rupiah murni Rp 1,26 triliun, rupiah murni pendamping (RMP) sebesar Rp 3,02 juta, pinjaman Rp 56,46 miliar, dan hibah sebesar Rp 51,82 miliar.

"Ini pagu alokasi anggaran Bappenas tahun ini Rp 1,37 triliun. Demikian juga dengan rincian mulai dari rupiah murni, pinjaman dan hibah. Ini sudah dicoba rinciannya baik itu yang terkait program perencanaan nasional dan program dukungan manajemen," ujar Taufik dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (3/2/2022).

Secara rinci pagu alokasi anggaran Rp 1,37 triliun dari Bappenas tersebut sebesar Rp 204,66 miliar untuk belanja pegawai, baik itu gaji pegawai dan tunjangan kinerja (14,9%).

Kemudian belanja barang sebesar Rp 1,08 triliun untuk belanja barang. Di mana komponen belanja barang difokuskan untuk melaksanakan kegiatan prioritas. Antara lain penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2023, persiapan penyusunan RPJPN 2025-2045, koordinasi strategis pengembangan Geopark, dan sebagainya.

Serta untuk belanja modal sebesar Rp 88,88 miliar yang akan digunakan untuk revitalisasi dan pemutakhiran fasilitas klinik Kementerian PPN/Bappenas dan dukungan pemutakhiran fasilitas integrated digital workspace-flexi work untuk persiapan pegawai pindah ibu kota negara (IKN).

Adapun pada di tahun ini, Bappenas juga berencana untuk melakukan pinjaman luar negeri sebesar 75,53 miliar untuk menuntaskan 7 proyek yang ada di bawah tanggung jawab Bappenas.

Rencana pinjaman luar negeri Bappenas pada 2022 akan bersumber dari berbagai lembaga, di antaranya Japan International Cooperation Agency (JICA), World Bank (WB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan Asian Development Bank (ADB).

Pinjaman tersebut untuk menuntaskan 7 proyek yang ada di bawah tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas.

Tujuh proyek yang dimaksud yakni profesional human resource development project phase IV, national slum upgrading project (NSUP), flood management in selected river basin, dam operational improvement and safety project II (DOISP II), komering irrigation project (Phase III), rentang irrigation modernization project (RIMP), dan Coremap-CTI.