Jokowi Minta Evaluasi PTM di DKI, Begini Respons Anies!

Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia

01 February 2022 19:10

Sejumlah siswa-siswi mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Senin (3/1/2022). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen di seluruh sekolah mulai hari Senin (3/1). Relaksasi kebijakan ini sesuai dengan kondisi PPKM Level 1 yang diterapkan di Jakarta. Kepala bidang kesiswaan SD 01 Muhamad Nasir mengatakan, kebijakan tersebut merefleksikan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang diputuskan pada 21 Desember 2021. SKB dengan Nomor Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 berisi tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Meski dibuka 100 persen, Sekolah mewajibkan semua warga sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Terlebih lagi bagi mereka yang belum divaksinasi. Kebijakan PTM juga disambut baik bagi orang tua murid, Yulia salah satu orang tua murid kelas 2 mengatakan senang setelah dibuat PTM 100%. — Foto: Sejumlah siswa-siswi mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Senin (3/1/2022). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sejumlah daerah dievaluasi, termasuk DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga telah buka suara soal pelaksanaan PTM.

Pemerintah provinsi terus melakukan pemantauan perkembangan PTM di Jakarta, ungkap Anies. Dia menambahkan salah satu faktor pengetatan adalah mengenai keterisian rumah sakit.

"Kita sedang monitoring terus, dan kalau kita lihat perjalanan selama ini, satu, salah satu faktor untuk menetapkan pengetatan adalah tentang keterisian di rumah sakit," kata Anies, dikutip dari detik.com, Selasa (1/2/2022).

Dia menambahkan jika terjadi lonjakan keterisian tempat tidur di RS Covid-19, maka juga ada peningkatan kebijakan pengetatan mobilitas baru. Menurutnya ini berasal dari pengalaman selama hampir dua tahun terakhir.

"Ketika terjadi peningkatan dalam keterisian rumah sakit, maka pengendaliannya adalah dengan mengurangi mobilitas. Itu pengalaman selama 1,5 tahun, hampir dua tahun ini. Jadi sekarang kita monitoring terus tentang keterisian rumah sakit," jelasnya.

Dia mengatakan situasi pandemi saat ini harus disikapi dengan tenang. Sebab menurutnya yang terjadi sekarang tidak separah saat gelombang kedua Covid-19 terjadi tahun lalu.

Selain meminta untuk tenang, menurutnya masyarakat juga harus tetap hati-hati. "Nanti headline itu dihentikan, kan dipotong itu. Jadi ini situasi di mana kita harus tenang. Kita harus tenang kita harus sadar bahwa ya, atau Omicron ini meningkat. Iya kita harus hati-hati. Tapi di sisi lain tingkat keparahannya itu tidak seperti enam bulan lalu," tambah Anies.

Sebelumnya, Jokowi meminta ada evaluasi menyeluruh terkait PTM, khususnya dilakukan di wilayah Jawa Bali. Ada tiga prioritas wilayah, selain DKI Jakarta yakni Jawa Barat dan Banten.

Tiga wilayah tersebut menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2. PTM di ketiganya dilaksanakan 100%.

"Utamanya di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan di Banten," ungkap Jokowi.

Kasus Covid-19 di wilayah Jawa-Bali terus mengalami peningkatan. Sejumlah kasus bahkan ditemukan saat PTM diberlakukan di sekolah-sekolah.