Kebijakan Larangan Truk 'Obesitas' Bikin Resah Pengusaha, so?

News - Damiana Cut Emeria, CNBC Indonesia
31 January 2022 06:45
volume truk angkut muatan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah rencananya memberlakukan secara penuh pelarangan angkutan mobil barang yang over dimension dan overload (ODOL) mulai tahun 2023.

Artinya, tak boleh lagi ada mobil angkutan barang dengan tambahan aksesori berlebihan, serta modifikasi bentuk dan ukuran yang tidak seharusnya.

Kebijakan ini mendapat respons berbeda dari berbagai kalangan. Industri di satu sisi, mengaku terbebani dengan kebijakan ini.

Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan mengatakan, meski di tengah pandemi, kinerja industri kaca lembaran mulai membaik di tahun 2021, disertai lonjakan utilisasi.

Bahkan, kata dia, meski turun, ekspor kaca lembaran masih cukup bagus di 2021, mencapai 420.000 ton.

Galakan aksi keselamatan dan penegakan hukum di tol, Hutama Karya jaring 200 lebih kendaran odol. (Dok: HK)Foto: Galakan aksi keselamatan dan penegakan hukum di tol, Hutama Karya jaring 200 lebih kendaran odol. (Dok: HK)
Galakan aksi keselamatan dan penegakan hukum di tol, Hutama Karya jaring 200 lebih kendaran odol. (Dok: HK)


Hanya saja, katanya, perusahaan masih mengalami kinerja keuangan yang merah akibat kerugian di tahun 2020. Pada saat bersamaan, harga bahan baku cenderung menguat, menyusul lonjakan harga komoditas global.

Namun, ternyata, tantangan harga bahan baku diakui bukan kendala utama.

"Kondisi finansial yang masih merah ini menunda modifikasi dan atau peremajaan serta penambahan armada truk. Dikarenakan adanya Surat Edaran No.116/2022 tentang Pengawasan dan Penindakan terhadap Kendaraan Angkutan Barang atas Pelanggaran ODOL. Tantangan utama saat ini adalah kebijakan dan pelaksanaan ODOL tersebut," kata Yustinus kepada CNBC Indonesia, Jumat (28/1/2022).

Pasalnya, ujar doa, lokasi pabrik kaca lembaran berada di sisi atau sangat dekat dengan jalan tol, menggunakan truk sesuai buku KIR, misalnya berkapasitas 20 ton dan ukuran truk sesuai ketentuan KIR Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Tapi, begitu keluar dari gerbang pabrik pasti melintas jalan raya kelas-III dengab beban maksimum 8 ton, berpotensi kena tilang dalam perjalanan menuju tol," tuturnya.

Apalagi, dia menambahkan, dalam perjalanan menuju pembeli (distributor, dealer, sub-dealer, retailer) di kota-kota kecil, dengan daya jalan yang kecil maka truk berdaya angkut besar akan ditilang.

"Bila angkutan menggunakan truk berdaya angkut rendah, akan menaikkan biaya logistik, sekitar 23%. Ini sangat besar, padahal biaya logistik di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, sangat tidak efisien," kata Yustinus.

Pada akhirnya, kata Yustinus, kenaikan biaya itu akan menurunkan daya saing yang akan memangkas kinerja sektor industri manufaktur yang diandalkan sebagai penggerak ekonomi," imbuh dia.

Dengan Surat Edaran (SE) yang efektif berlaku 1 Januari 2022, berbeda dengan rencana awal pemerintah memberlakukan bebas ODOL di 2023

"Sayang sekali momentum pemulihan ekonomi terantuk pelaksanaan SE ini. Padahal, selama hampir 2 tahun pemerintah habis-habisan mengupayakan pemulihan ekonomi nasional dengan segala insentif dan regulasi mendukung," ujarnya.

Industri, kata dia, berharap pemerintah meningkatkan sarana jalan sehingga kapasitas angkut dapat seefisien mungkin, sesuai buku KIR.

Sementara itu, Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Sugi Purnoto mengatakan, potensi kenaikan biaya logistik seharusnya tidak lagi menjadi dalih industri menolak kebijakan bebas ODOL.


"Kalau industri bilang, nanti biaya logistik akan mahal sehingga biaya ekonomi tinggi. Balikin pertanyaannya, kan selama ini mereka sudah menikmati dari efisiensi penggunaan armada truknya. Kembalikan berapa yang sudah mereka nikmati," ujar Sugi kepada CNBC Indonesia.

Efisiensi industri menggunakan truk overload untuk menghemat biaya, kata dia, merugikan pemerintah yang harus selalu memperbaiki jalan rusak akibat ODOL. Dan, pemilik armada yang harus mengeluarkan biaya pemeliharaan mahal karena truknya mengangkut beban melebihi ketentuan.

"Kalau apa yang dilakukan pemerintah (soal kebijakan bebas ODOL) tidak bisa diberlakukan di 2023 nanti, artinya pemerintah secara legalitas tidak mempunyai wibawa hukum terhadap pengusaha atau asosiasi pengusaha. Dan, nggak fair dong," kata Sugi.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Pengusaha Minta Ketentuan Zero Odol Diundur 2 Tahun


(dce/dce)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading