Sri Mulyani: BI Tak Lagi Jadi Penjaga Kami di 2023!

Jakarta, CNBC Indonesia - 2022 akan menjadi tahun terakhir bagi Bank Indonesia (BI) terlibat dalam pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar perdana. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun harus berjuang sendiri.

Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1/2022)

Kesepakatan BI dan Pemerintah terakhir tertuang dalam SKB III berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022. Besaran SBN yang diterbitkan pada tahun 2021 sebesar Rp215 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp224 triliun. Partisipasi BI berupa kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum limit Rp58 triliun untuk tahun 2021 dan Rp40 triliun untuk tahun 2022, sesuai kemampuan keuangan BI.

Sedangkan sisa biaya bunga pembiayaan penanganan kesehatan lainnya serta penanganan kemanusiaan menjadi tanggungan Pemerintah. Seluruh SBN yang diterbitkan dalam skema SKB III ini merupakan SBN dengan tingkat bunga mengambang (dengan acuan suku bunga Reverse Repo BI tenor 3 Bulan).

Di dalam SKB ini juga diatur ketentuan mengenai fleksibilitas, di mana jumlah pembelian SBN oleh BI dan jumlah penerbitan SBN dengan pembayaran kontribusi BI, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan serta kondisi keuangan BI. Di samping itu, SBN yang diterbitkan bersifat tradable dan marketable serta dapat digunakan untuk operasi moneter BI

Kondisi APBN lepas dari 2021 berada dalam kondisi yang stabil. Akan tetapi ada sederet ketidakpastian yang akan menghantui. Antara lain penyebaran kasus covid-19 hingga perubahan kebijakan moneter di negara maju. Khususnya AS yang mulai menaikkan suku bunga acuan tahun ini.

Pada sisi lain, defisit APBN juga harus kembali pada level 3% terhadap Produk domestik Bruto (PDB). Tahun ini defisit bisa lmencapai 4,3% PDB atau lebih rendah dari yang diperkirakan sebelumnya yaitu 4,85% PDB.

"Suasana ini akan berjalan di 2022 dan akan ke 2023. ini the most critical time. 2023 SKB kami expired, pak Perry (Gubernur BI) tidak lagi menjadi penjaga kami," ujarnya.

BI masih memiliki kesempatan untuk membantu pembiayaan, akan tetapi tidak di pasar perdana. "Pasti BI akan melakukan melalui market tapi tidak direct financing," pungkasnya.