Kementerian KKP Dinilai 'Halu' Kelola Tambang Pasir Laut

News - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia

26 January 2022 19:40

Suasana pantai pasir putih di Kawasan PIK 2, Dadap, Tangerang, Banten, Rabu (4/8/2021). Pantai Pasir Putih di kawasan Pantai Indah Kapuk tengah populer di kalangan traveler. Semenjak dibuka tahun 2020 lalu, tak sedikit traveler yang singgah ke Pantai Pasir Putih kala bertandang ke PIK. Di tengah kondisi pandemi, destinasi outdoor ini memang jadi primadona. Kini sejak diberlakukan PPKM darurat level 4 terlihat kawasan pasir putih sepi pengunjung. Hanya beberapa perahu nelayan yang sedang mencari ikan di perairan laut pasir putih. Apabila PIK pertama berada di Provinsi DKI Jakarta, maka Pantai Pasir Putih di PIK2 masuk ke Provinsi Banten. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Foto: Suasana pantai pasir putih di Kawasan PIK 2, Dadap, Tangerang, Banten, Rabu (4/8/2021). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini saling bertabrakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tambang pasir laut. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI.

Anggota Komisi VII DPR RI, Maman Abdurahman melihat kondisinya saat ini Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sama-sama bisa saling klaim pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Persoalan saling klaim itu buntut dari adanya aturan turunan Undang-Undang Ciptakerja, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, masuk izin usaha penggalian pasir dan pemanfaatan laut sektor kelautan dan perikanan.

Baca:

Terbongkar! Dua Kementerian Rebutan Kelola Tambang Pasir Laut

Selain itu dalam PP 85 tahun 2021, juga ditetapkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan pasir laut, yang mengacu pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Maman melihat dalam Undang-Undang Omnibus law tidak disebut pemanfaatan pemanfaatan pasir laut, artinya itu hanya pemanfaatan sumber daya yang ada di laut.

"Kita harus clear dulu hanya dituliskan pemanfaatan di laut, tiba-tiba kementerian KKP berhalusinasi bahwa pemanfaatan di laut itu seakan-akan masuk dalam pemanfaatan pasir laut. Kita harus clear dulu," kata Maman, dalam rapat, Rabu (26/1/2022).

Dia mempertanyakan kenapa saat ini komoditas pasir laut menjadi sangat 'seksi' lalu diperbutkan. Dia berharap tidak ada tumpang tindih kepentingan dalam perebutan ini, supaya bisa mendorong percepatan investasi dan peningkatan PNBP.

Padahal komoditas pasir laut juga sudah dilarang ekspor oleh Kementerian Perdagangan sejak 2003 lalu. "Saat ini peningkatan PNBP juga direcoki dua institusi, poinnya harus didalami, kenapa bisa halusinasi," jelasnya.

Selain itu dia melihat dasar Kementerian KKP untuk pemanfaatan pasir laut apa. Sehingga, menurutnya, pengelolaan dan perizinan pasir laut diserahkan ke Kementerian ESDM.

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin mengungkapkan, kewenangan pengelolaan pasir laut dalam bentuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pengawasan untuk kegiatan eksplorasi termasuk pungutan PNBP merupakan kewenangan sektor Kementerian ESDM.

Oleh karena itu, ia berharap untuk ditetapkan batasan kewenangan antara Kementerian ESDM dan KKP dalam UU Ciptakerja. "Karena pasir laut mengandung mineral logam berharga, makanya perlu di Kelola instansi bidang mineral," jelasnya.

Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021, pasir laut masuk dalam golongan pertambangan mineral dan tambang batu bara. Begitu juga PP tarif IUP masuk dalam kementerian ESDM melalui peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2019.