Kejar Pengemplang, Satgas BLBI Minta Dana ke Sri Mulyani

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban yang merupakan 'orang terkaya Indonesia' meminta anggaran ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menggaji para satuan tugas hak tagih (Satgas) BLBI.

"Untuk 2022 ini kita akan melakukan permohonan (anggaran) kepada ibu menteri karena rodanya sudah mulai berputar," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, rabu 926/1/2022).

Menurutnya, untuk tahun lalu anggarannya tidak fokus dan diambil dari alokasi dana di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Nilainya tidak besar, sehingga perlu disediakan anggaran khusus.

"Satgas BLBI karena itu satgas, ketua satgasnya kami, sedangkan sehari-hari (dana) ada dalam PKNSI (direktorat pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi), masuk di situ. Cuma memang anggarannya itu masih kecil, sifatnya hanya berupa honor tim," jelasnya.

Lanjutnya, apalagi tahun ini akan makin banyak kegiatan yang dilakukan oleh tim Satgas BLBI sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang mencukupi. Anggaran ini perlu disiapkan hingga tahun depan.

"Sebagaimana kita ketahui itu kan harus berakhir 2023, jadi kami juga sedang menyiapkan nanti end game-nya seperti apa," pungkasnya.

Sebagai informasi, satgas BLBI dibentuk pemerintah dan mulai bekerja sejak 6 April 2021. Melakukan penagihan hak negara kepada para obligor/debitur yang belum menyelesaikan utangnya.

Dari penagihan ini, satgas BLBI sudah berhasil mengumpulkan Rp 15,1 triliun hingga awal tahun ini dari para pengemplang yang sudah menikmati dana BLBI. Jumlah ini setara 14% dari total tagihan yang harus dilakukan satgas.