Pak Jokowi, Ekonomi RI Dipuji IMF Lho...

Feri Sandria, CNBC Indonesia

26 January 2022 12:12

Foto: Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) (Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)

Dalam keterangan resminya, tim IMF memberikan pujian kepada pihak berwenang yang mampu menjaga perekonomian Indonesia di tengah situasi pandemi dan jujur atas komitmen yang telah disepakati.

"Tim IMF memuji pihak berwenang atas komitmen mereka untuk kembali ke pagu defisit anggaran sebesar 3% dari PDB pada tahun 2023," tulis IMF.

Sebelumnya demi mengakomodasi situasi pandemi pemerintah mengeluarkan aturan untuk mengekspansi defisit anggaran. Melalui UU 2/2020 pemerintah menargetkan defisit APBN 2020 sebesar 6,34% terhadap PDB. Kemudian pada 2021 akan diupayakan 5,7% dari PDB. Selanjutnya, defisit diproyeksikan terus menyusut hingga 2023 berada di posisi 3% terhadap PDB. Artinya ini adalah tahun terakhir Indonesia boleh defisit anggaran di atas 3%.

Atas komitmen pemerintah dalam menjaga anggaran tersebut, IMF menyebut penghapusan dukungan darurat COVID-19 dilakukan sambil mengakomodasi kebutuhan yang berkelanjutan untuk pengeluaran untuk kesehatan dan perlindungan sosial selama pandemi berlanjut adalah tindakan tepat.

Selain itu, hasil fiskal yang lebih kuat dari perkiraan pada tahun 2021 akan mengurangi trade-off antara pelonggaran kebijakan luar biasa dan penyediaan dukungan kebijakan makroekonomi yang memadai. Meskipun pinjaman pemerintah meningkat di tengah pandemi, utang sektor publik Indonesia tetap rendah dan akan tetap berkelanjutan bahkan jika guncangan ekonomi makro yang merugikan kembali terjadi.

Terkait laju peningkatan harga, IMF menilai inflasi yang rendah memungkinkan Bank Indonesia (BI) untuk mendukung pemulihan melalui kebijakan yang akomodatif.

"Inflasi diperkirakan akan meningkat secara bertahap dalam kisaran target inflasi pada tahun 2022," sebut IMF.

IMF menambahkan bahwa kebijakan BI yang gesit disambut baik, mengingat risiko inflasi dan pemulihan yang fluktuatif, serta langkahnya untuk secara bertahap mengurangi ekses likuiditas sistem perbankan.

"Jika dihadapkan pada spillover kebijakan moneter yang merugikan, BI harus menjaga ruang kebijakan moneter dengan memberikan fleksibilitas nilai tukar yang lebih besar. Tim IMF mendukung komitmen pihak berwenang untuk keluar dari pembiayaan anggaran moneter pada tanggal target akhir 2022, dan merekomendasikan untuk membatasi pembelian di pasar primer lebih lanjut di bawah mekanisme pasar tahun ini,"

IMF juga mengatakan bahwa sistem keuangan tampak sehat, dan prospek kredit membaik. Rebound kredit di tahun 2021 ditopang oleh kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif, serta peningkatan akses penjaminan pemerintah untuk penyaluran kredit perbankan kepada UMKM dan korporasi dengan risiko kualitas aset secara umum telah menurun.