Sri Mulyani: Jangan Katakan Indonesia Baik-baik Saja

News - Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia

24 January 2022 18:20

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Tangkapan Layar Youtube Gita Wirjawan)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Indonesia belum baik-baik saja. Meski kasus pandemi Covid-19 sudah lebih terkendali dari sebelumnya.

Apalagi saat ini varian baru Omicron muncul menyebabkan kenaikan kasus harian yang tadinya sudah di bawah 200 per hari menjadi di atas 1.000 kasus per hari. Sehingga protokol kesehatan masih menjadi keharusan.

Terutama kegiatan testing seperti tes antigen dan PCR yang diwajibkan pemerintah dalam beberapa kegiatan tertentu harus terus dilakukan. Sebab, itu juga bagian dari deteksi dini sesuai dengan ketentuan WHO.

"Mengenai PCR itu persoalan di dalam namanya pandemi global memang harus ada yang disebut minimum testing. Jadi kita nggak boleh mengatakan Indonesia baik-baik aja, sudah nggak ada Covid atau kalau sudah ada Covid kita cuma flu 2 hari nggak masuk rumah sakit. Karena ini adalah pandemi menyangkut kriteria global, maka memang penanganannya ada standar WHO," ujarnya dalam rapat kerja DPD RI, Senin (24/1/2022).

Hal ini disampaikan Sri Mulyani berkaitan dengan permintaan DPD RI untuk menghapus kewajiban tes antigen dan PCR sebagai syarat penerbangan atau naik pesawat. Sebab, ini dinilai hanya sebagai kedok bisnis para pengusaha untuk mencari untung besar.

"Kalau masalah persepsi ini memperkaya siapa dan lain-lain, itu lain. Tapi yang mau saya tekankan di dalam menangani pandemi harus ada minimum testing tracing treatment makanya kita membuat peduli lindungi dan lain-lain karena itu harus tahu, karena kalau nggak negara Indonesia segede ini nggak punya sistem dan nggak mengikuti nanti kredibilitas turun dan orang nggak percaya sama Indonesia," jelasnya.

Lanjutnya, tanpa mengikuti kebijakan yang ditetapkan standar kesehatan dunia, maka tak ada pula yang percaya data jumlah kasus di Indonesia yang turun. Misalnya jika pemerintah mengumumkan yang kena di bawah 1.000 tidak akan dipercaya.

"Data Indonesia yang kena cuma 1.000, belum tentu juga barangkali ada jutaan kan kayak gitu orang mikirnya. Begitu nggak ada kredibilitas kan orang nggak akan percaya mengenai Bali akan dipulihkan dan sebagainya. Orang nggak akan percaya terhadap data yang muncul, jadi itu konsekuensi. Tapi saya setuju tata kelola transparansi tetap perlu dilakukan," pungkasnya.