Jokowi Tegaskan Proyek 'Kembaran' LPG Jangan Mundur!

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini meresmikan Groundbreaking Proyek Hilirisasi Batu Bara Menjadi Dimetil Eter (DME) atau gasifikasi batu bara di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Proyek 'kembaran' Liquifed Petroleum Gas (LPG) ini diminta selesai dalam waktu 30 bulan dan tidak boleh mundur pelaksanaannya.

"Semua yang berkaitan dengan ini saya pastikan selesai yang sesuai disampaikan oleh Air Products & Chemical Inc (APCI) yakni 30 bulan (proyek selesai). Jangan ada mundur-mundur lagi," terang Presiden Jokowi, Senin (24/1/2022).

Seperti yang diketahui, proyek gasifikasi batu bara ini akan dibangun oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang bekerjasama dengan dan Air Products & Chemical Inc (APCI),

Proyek gasifikasi batu bara ini masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan mendatangkan investasi asing dari APCI sebesar US$ 2,1 miliar atau setara Rp 30 Triliun.

Dengan utilisasi 6 juta ton batu bara per tahun, proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor LPG 1 juta ton per tahun. Alhasil diklaim bisa memperbaiki neraca perdagangan.

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa, ia sudah berkali-kali menyampaikan mengenai proyek hilirisasi batu bara atau gasifikasi batu bara ini.

Ia bilang, bahwa gasifikasi batu bara penting untuk mengurangi impor LPG. Yang saat ini diperkirakan mencapai Rp 80 triliun per tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini sudah enam tahun yang lalu saya perintah, tapi alhamdulillah hari ini meski dalam jangka panjang belum bisa dimulai, alhamdulillah bisa kita mulai hari ini," terang Presiden Jokowi.

Jokowi menyampaikan, hasil api dari DME atau gasifikasi batu bara ini mirip dengan LPG. Jika ini berjalan dan berproduksi maka dipastikan akan mengurangi subsidi LPG dari APBN Rp 7 triliun per tahun.

"Kalau semua LPG nanti disetop, dan semua nanti pindah ke DME, duitnya gede sekali hingga Rp 60-70 triliun, itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN," ungkap Jokowi.