Apa Dampak Sub Holding PLN Ke Masyarakat, Tarif Bisa Turun?

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk holding dan sub holding di tubuh PT PLN (Persero) harus memiliki dampak kepada masyarakat. Misalnya ketika transformasi ini dibentuk untuk efisiensi, setidaknya efisiensi itu berujung pada turunnya tarif listrik.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov melihat, bahwa pembentukan sub holding untuk PLN justru akan membuat PLN menjadi tidak efisien. "Belum tentu juga akan menurunkan tarif listrik masyarakat. Kebijakan pemerintah seharusnya memiliki dampak positif kepada masyarakat," terang Abra kepada CNBC Indonesia, Rabu (19/1/2022).

Bagi Abra, berbeda dengan perusahaan lainnya yang telah dibentuk holding, PLN adalah satu-satunya perusahaan listrik di Indonesia yang dimonopoli untuk menangani masalah kelistrikan di Indonesia. Kelak, jika sub holding sudah dibentuk PLN sebagai induk holding akan sulit mengintervensi sub holding tersebut.

Pilihan Redaksi Dirombak Erick Thohir, PLN Hanya Fokus Urus Transmisi Listrik Blak-Blakan Dirut PLN Soal Pembentukan Sub Holding, Setuju? Bakal Ada 'Beyond Kwh' di Tubuh PLN, Apa Itu?

Alhasil, ketika PLN tidak memiliki jangkauan yang power full atas sub holding, maka PLN akan kesulitan mengatur biaya serta dari sisi tarif listrik ke masyarakat. "Pemerintah hanya bisa intervensi ke PLN. Kalau ada sub holding ini berarti bukan BUMN, nanti sejauh mana pemerintah intervensi ke tarif listrik," ungkap Abra.

Dengan begitu, pemerintah dan DPR RI khususnya harus memiliki kajian yang lengkap dan komprehensif ketika PLN harus di dorong untuk dibentuk sub holding. Jangan sampai jadi banyak minus untuk PLN dan berdampak kepada masyarakat.

"Fundamental dari PLN dari sisi hulu dan hilir harus disesuaikan bukan dengan pembentukan sub holding. Toh pemerintah hrs melihat praktik-praktik dari BUMN yang dibentuk sub holding, bagaimana keberhasilan mereka. Jangan terburu-buru bentuk sub holding karena konsekuensi besar dan panjang," tandas Abra.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan upaya pembentukan holding dan sub holding di PT PLN (Persero) ditargetkan akan dapat memberikan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat.

"Kenapa kita lakukan mapping ini supaya ke depan bisa gambarkan secara riil mana masyarakat yang perlu disubsidi, mana yang ga perlu. Ingat, karena Covid ini defisit anggaran sangat besar, artinya pemerintah harus dapatkan pendanaan lebih besar tidak hanya dari pajak. Perdagangan meningkat, terbesar, tentu subsidi ini harus lebih efisien dan tepat sasaran," kata Erick dalam Konferensi Pers di Gedung Kementerian BUMN, Rabu (19/1/2022).

Selain subsidi menjadi lebih tepat sasaran, Erick juga menyebutkan adanya holding ini diharapkan juga akan bisa menghindari adanya area abu-abu yang digunakan bagi para mafia untuk mengambil keuntungan.

Untuk menghilangkan area tersebut, PLN telah melakukan digitalisasi sehingga proses bisnis di dalamnya menjadi lebih terpantau dengan jelas.

"Memang tujuannya ke sana dan karena itu dengan tadi digitalisasi akan membuka gray area atau keabu-abuan yang selama ini justru dimanfaatkan oleh banyak pihak, mafia-mafia yang lihat ini justru menjadi opportunity atau kesempatan untuk bagaimana menjadi istilahnya pengambilan keuntungan sepihak," jelas dia.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Rombak PLN, Erick Minta Sub Holding PLN Cari Dana Sendiri