Buwas Blak-blakan Soal Utang Pemerintah Hingga Stok Pangan
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
18 January 2022 09:40
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah saat ini masih hutang kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya Perum Bulog. Nilai hutangnya pun fantastis, mencapai triliunan rupiah. Karenanya, DPR meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar segera menyelesaikan masalah hutang tersebut.
"Nanti tolong di kesimpulan rapat dibuatkan, diminta kepada pemerintah, saya kira Kementerian Keuangan, untuk melunasi utang Bulog agar mereka bisa bekerja dengan baik dan benar dengan perputaran uang yang maksimal," kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rapat dengan BUMN klaster pangan, Senin (17/1/22).
Sudin sempat menanyai besaran hutang Pemerintah tersebut kepada Direktur Utama Bulog Budi Waseso. Buwas pun menjawabnya dengan nilai Rp4,5 triliun. Di sisi lain, Bulog juga memiliki hutang kepada bank BUMN dengan nilai besar. Nilainya terus bertambah seiring bunga yang besar.
"Jadi pemerintah punya hutang ke Bulog Rp4,5 triliun, dimana hutang Bulog ke Himbara Rp13 triliun, ini dengan bunga komersial 7,5%. Kira-kira kalau setahun itu dari Rp4,5 triliun harus bayar 7,5%, kan cukup besar, kenapa sih pemerintah nggak cepat-cepat bayar?" tanya Sudin.
Utang itu untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1 juta ton untuk beras bantuan sosial (bansos) di masa PPKM. Akibat belum ada pembayaran itu, Bulog kini menanggung utang hingga Rp 13 triliun.
Mengenai stok, Perum Bulog mencatat, per akhir 2021, stok beras tercatat mencapai 1.002.771 ton, terdiri dari 997.157 ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan komersial 5.614 ton.
"Kami menjamin bahwa jumlah stok tersebut lebih dari cukup untuk kegiatan stabilisasi pasokan dan harga hingga awal tahun 2022," kata Direktur Utama Bulog Budi Waseso saat RDP dengan Komisi IV DPR bersama BUMN klaster pangan di Jakarta, Senin (17/1/2022).
Pria yang kerap dipanggil Buwas ini memaparkan, per 31 Desember 2021, realisasi serapan gabah petani sudah mencapai 1.216.281 ton.
"Jumlah penyerapan tersebut sesuai CBP, penyerapan tinggi sepanjang tahun 2021. Penyerapan tertinggi berlangsung di bulan Maret-Juni dengan persentase 50-65% terhadap total serapan per tahun," kata Buwas.
 Foto: Pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan kepercayaan kepada Perum BULOG untuk melanjutkan program bantuan beras PPKM tahap II menyusul selesainya bantuan beras tahap I. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)Pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan kepercayaan kepada Perum BULOG untuk melanjutkan program bantuan beras PPKM tahap II menyusul selesainya bantuan beras tahap I. (CNBC Indonesia/Tri Susilo) |
Per 31 Desember 2021, realisasi penyaluran CBP untuk program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) mencapai 767.869 ton, tanggap darurat 8.584 ton, golongan anggaran 89.245 ton, dan program bantuan beras selama PPKM mencapai 288 ribu ton. Sehingga total menjadi 1.153.698 ton.
"Terkait realisasi bantuan beras PPKM sampai saat ini belum bisa ditagihkan kepada pemerintah. Kami usulkan perubahan regulasi CBP terkait penyaluran beras. Dan meminta BPKP me-review pelaksanaan program bantuan beras PPKM," kata Buwas.
Untuk rencana kerja tahun 2022, Bulog berkonsentrasi menyerap produksi petani secara optimal, di saat puncak produksi. Terutama saat terjadi surplus produksi untuk stabilisasi harga gabah/ beras di tingkat hulu.
"Berdasarkan olahan data BPS dan pengamatan kami di lapangan, puncak produksi diperkirakan terjadi pada Februari-Maret. Surplus produksi sasaran utama Bulog. Potensi yang bisa diserap Bulog di triwulan I tahun 2022 adalah 4,14 juta ton," kata Budi Waseso.
Pasokan berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan yang diprediksi jadi produsen terbesar beras untuk periode panen Januari - Maret 2022.
"Jumlah serapan itu ideal memenuhi kebutuhan jaga stok 1 hingga 1,5 juta ton beras," kata Buwas.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Waduh! Buwas Cemas RI Terancam Impor Beras Tahun ini
Most Popular