Puncak Omicron Februari-Maret, Tetap Waspada & Jangan Panik!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memprediksi puncak kasus Omicron di Indonesia terjadi pada pertengahan Februari sampai awal Maret 2022. Masyarakat diminta untuk tidak panik.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengatakan perkiraan itu berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah negara, dimana dicapai secara cepat dan waktunya berkisar antara 35 - 65 hari.

"Indonesia pertama kali teridentifikasi Omicron pada pertengahan Desember, tapi kasus kita mulai naik di awal Januari. Nah antara 35 - 65 hari akan terjadi kenaikan yang cukup cepat dan tinggi. Itu memang harus dipersiapkan oleh masyarakat," kata Budi Gunadi dalam keterangan Sekretaris Kabinet RI, Senin (17/1/2022).

Budi Gunadi mengatakan tingkat perawatan rumah sakit untuk pasien Omicron di sejumlah negara telah melewati puncak kasus berkisar antara 30%-40%.

"Jadi walaupun kenaikannya lebih cepat dan tinggi, jumlah kasusnya akan lebih banyak dan naik penularannya lebih cepat, tapi hospitalisasinya lebih rendah," ujarnya.

Oleh karena itu, Budi menekankan agar masyarakat tetap waspada namun tidak perlu panik jika ada kenaikan jumlah kasus yang cepat dan banyak.

Ditegaskannya, pemerintah terus memantau secara ketat kondisi pasien konfirmasi Omicron yang memerlukan perawatan RS. Dari sekitar 500 kasus Omicron, 300 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh.

"(Pasien) yang butuh oksigen hanya tiga (orang) dan itu pun masuk kategori ringan. Jadi tidak perlu sampai ventilator, masih oksigen biasa yang dipasang di mulut, tidak dimasukkan ke dalam. Dan dari tiga orang yang diberikan oksigen, dua di antaranya sudah sembuh dan sudah pulang," paparnya

Saat ini 90% transmisi lokal omicron sudah terjadi di Jakarta. Makanya pemerintah DKI Jakarta harus mempersiapkan strategi khusus mengantisipasi lonjakan.

"Kita memang harus mempersiapkan khusus DKI Jakarta sebagai medan perang pertama menghadapi Omicron ini. Kita harus memastikan di kita bisa menanganinya perang menghadapi Omicron di DKI Jakarta ini," ujarnya.

Pemerintah akan melakukan pengetatan penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) yang didukung oleh implementasi PeduliLindungi. Selain itu upaya testing dan tracing juga akan diperkuat dengan dukungan dari TNI/Polri.

Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, serta tidak bepergian ke luar negeri untuk keperluan yang tidak esensial. Kemudian akselerasi pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan atau booster juga akan dilakukan.