Pemasok Batu Bara Minta DMO Harga Pasar Dikaji Ulang

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
14 January 2022 20:31
Pekerja membersihkan sisa-sisa batu bara yang berada di luar kapal tongkang pada saat bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (22/11/2021). Pemerintah Indonesia berambisi untuk mengurangi besar-besaran konsumsi batu bara di dalam negeri, bahkan tak mustahil bila meninggalkannya sama sekali. Hal ini tak lain demi mencapai target netral karbon pada 2060 atau lebih cepat, seperti yang dikampanyekan banyak negara di dunia. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) meminta pemerintah untuk memperhitungan dan mengkaji kembali wacana harga batu bara untuk kepentingan dalam negeri (Domestic Market Obligation/ DMO) yang akan dilepas mengikuti harga pasar.

Ketua Umum Aspebindo Anggawira menjelaskan, batu bara di dalam negeri bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sektor energi saja, namun juga industri lainnya.

Anggawira menilai kebijakan harga batu bara DMO saat ini yang dipatok maksimal sebesar US$ 70 per metrik ton sudah tepat.


"Kalau dilepas ke harga pasar kan harga jadi tinggi. Jadi harus diperkirakan juga, jangan berpikir di harga tinggi saja," tuturnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (14/1/2022).

"Kalau nanti misalnya harga batu bara rendah, itu bagaimana? Sementara cost produksi gak tertutup itu gimana. Saya rasa harus dikaji lebih dalam lagi," imbuhnya.

Dia berpendapat, di dalam ekosistem pengusaha batu bara, jangan hanya memperhatikan perusahaan-perusahaan besar saja, tapi juga harus memperhatikan pengusaha-pengusaha menengah.

"Jangan sampai yang besar makin besar, seharusnya ada kebijakan yang membantu pengusaha-pengusaha kecil dan menengah di batu bara ini," ujarnya.

"Memang harus hati-hati dan jangan gegabah juga. Kita duduk secara komprehensif dan jangan diputuskan secara sepihak saja oleh pemerintah," kata Anggawira melanjutkan.

Seperti diketahui, pemerintah memiliki rencana untuk mengembalikan harga batu bara DMO ke harga pasar. PLN ke depannya akan membeli batu bara dari produsen sesuai dengan harga pasar. Namun, harga patokan DMO sebesar US$ 70 per ton masih berlaku sebagai patokan untuk penerapan iuran batu bara kepada para pengusaha batu bara nantinya.

Dalam praktiknya, PLN akan membeli batu bara sesuai harga pasar, namun selisih dengan harga patokan US$ 70 per ton nantinya akan ditutupi dari iuran batu bara yang akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).

Namun usulan ini juga ditentang oleh anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika. Kardaya berpandangan jika harga DMO batu bara disesuaikan dengan harga pasar, maka ini akan berimbas kepada kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di masyarakat.

"DMO ini kaitannya dengan harga dan biaya PT PLN, kaitannya dengan dengan subsidi. Kalau pakai harga pasar berarti itu tidak ada DMO lagi," jelas Kardaya saat rapat kerja dengan Kementerian ESDM, Kamis (13/1/2022).

Padahal menurut Kardaya, DMO harus mengedepankan asas keadilan dan kemakmuran untuk masyarakat luas. Masalahnya DMO batu bara berkaitan dengan biaya pembangkitan listrik PT PLN (Persero) ke depannya.

Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban atas wacana kebijakan pemerintah tersebut.

"Urusan DMO harus dibicarakan dan disetujui di ruangan ini. Karena itu masalah subsidi dan biaya pembangkitan dan ujung-ujungnya adalah tarif listrik akan naik dan yang akan sengsara rakyat," ujarnya.

Komisi VII DPR RI pun menolak adanya pungutan ekspor batu bara yang akan dilakukan melalui skema Badan Layanan Umum (BLU).


[Gambas:Video CNBC]

(wia)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading