Blak-blakan Luhut Soal Omicron Hingga 'Ramalan' Ekonomi 2022

Ferry Sandi, CNBC Indonesia

Kamis, 13/01/2022 08:58 WIB

Foto: Zona merah di Kelurahan Kerukut, Tamansari, Jakarta, Senin (10/1/2022). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, tahun 2022 ini akan dipenuhi banyak ketidakpastian, bukan hanya akibat pandemi dengan varian baru Omicron, melainkan hal-hal lain di luar itu.

"Omicron bukan satu satunya ketidakpastian kita di 2022 ini. AS akan mengetatkan likuiditas, Tiongkok ekonominya memiliki masalah default di sektor properti, iklim global tak pasti menyebabkan negara global meningkatkan biaya karbon. Ketidakpastian tidak bsia dihindari kita harus pastikan ekonomi bertahan," katanya dalam webinar Sinarmas yang disiarkan via YouTube, Rabu (12/1/22).

Baca:

Puncak Penyebaran Omicron Indonesia Diramal Awal Februari

Omicron memang menjadi kekhawatiran besar saat ini, angka kasus Covid-19 di Indonesia belakangan juga naik akibat varian baru ini. Namun bukan berarti tidak bisa ditangani.

"Meski ada kebaikan kasus Indonesia berada di level 1 sesuai standar WHO. Kasus yg ada kebanyakan dari pelaku perjalanan luar negeri, maka kami akan pastikan kasus ini tidak menimbulkan tansmisi lokal, termasuk penguatan karantina," tegas Luhut.

Omicron memang menjadi masalah di dunia, termasuk ketidakpastian lainnya. Meski dibayangi kondisi yang tidak begitu baik, namun Indonesia juga kelimpahan berkah dari situasi global tersebut, yakni melambungnya harga batu bara dan kelapa sawit. Keduanya memang menjadi ekspor andalan Indonesia.

Foto: Ilustrasi Restoran. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Petugas membersihkan meja makanan di Restoran di Kawasan Benhil, Jakarta, Selasa 6/4. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta ingin pemerintah meningkatkan kapasitas jumlah pengunjung yang bisa makan di tempat alias dine in di tempat makan menjadi 75 persen saat masa buka bersama (bukber) puasa sepanjang Ramadan. Saat ini, kapasitas pengunjung dine in hanya boleh 50 persen. Kebijakan ini diterapkan karena pemerintah masih melangsungkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Terkait hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Gumilar Ekalaya mengatakan belum ada perubahan aturan terkait kapasitas jam operasional restoran saat momen buka puasa bersama seperti dikutip CNN Indonesia. Namun, pemerintah tetap membuka masukan dari pengusaha. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya juga mengatakan pihaknya tidak melarang pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama (bukber) di restoran atau rumah makan di masa pandemi Covid-19. Menurut Gumilar, waktu pelaksanaan kegiatan bukber tidak melanggar ketentuan dalam PPKM Mikro. Meski tidak melarang, Gumilar mengingatkan kegiatan buka bersama harus tetap menerapkan protokol kesehatan. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

"Ekonomi juga ditentukan pemulihan ekonomi global, pemulihan negara besar di dunia membuat harga komoditas utama meningkat tajam dan membuat kinerja ekspor rekor tertinggi sejak 2011," terangnya.

Indonesia mengandalkan beberapa komoditas dalam kinerja ekspor, misalnya baru bara dan minyak kelapa sawit. Hal ini berbeda dengan beberapa tahun lalu dimana RI lebih mengandalkan bahan baku mentah.

"Hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah atau kompleksitas produk ekspor. Berpuluh tahun lamanya kita mengandalkan ekspor komoditas murah dan mentah. Tahun 70-an kita mengandalkan karet dan minyak mentah, sekarang kita mengandalkan batu bara dan CPO," sebut Luhut.

"Kemudian berubah setelah upaya hilirisasi nikel jadi stainless steel berubah di 2019, di mana ekspor besi baja Indonesia mencapai rank 17 dunia," lanjutnya.

Eskpor besi baja meningkat terus dan mencapai rank 6 dunia di Oktober 2021 lalu. Ini memperbaiki stabilitas eksternal Indonesia.

"Hilirisasi juga mendorong industrialisasi di Sulawesi tengah, share industri mencapai 27% pada 2020 dibandingkan 7% di 2010," ujar Luhut.