Gayung Bersambut, Skema BLU Batu Bara Disusun Sri Mulyani

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah sedang menyiapkan solusi jangka panjang untuk perubahan penerapan suplai batu bara domestik (Domestik Market Obligation/DMO). Salah satu yang tengah dibahas adalah mengenai solusi DMO melalui Badan Layanan Umum (BLU) untuk pungutan batu bara.

Mengacu data yang CNBC Indonesia terima, bahwa skema BLU untuk pungutan batu bara akan dibentuk sebagai berikut:

Pertama, PT PLN (Persero) akan mengikat kontrak dengan beberapa perusahaan batu bara yang memiliki spesifikasi batu bara sesuai dengan kebutuhan PLN. Nilai harga kontrak akan disesuaikan per tiga atau enam bulan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

Kedua, PLN membeli batu bara sesuai harga pasar saat ini US$ 62 per ton untuk kalori 4.700 Kcal. PLN akan menerima subsidi dari BLU untuk menutup selisih antara harga pasar dengan harga berdasarkan acuan US$ 70 per ton.

Ketiga, selisih antara harga yang diberikan PLN dan harga market batu bara akan diberikan oleh BLU melalui iuran yang diterima dari perusahaan batu bara. Besaran iuran akan disesuaikan secara periodik berdasarkan selisih antara harga pasar yang dibeli PLN dan US$ 70 per ton.

Pilihan Redaksi Catat! Ekspor Batu Bara Diizinkan Bagi yang Penuhi DMO 100% ESDM: Keran Ekspor Batu Bara Dibuka Tunggu 'Lampu Hijau' PLN Cegah Krisis! Kontrak Batu Bara PLN Disarankan Selama 5 Tahun

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan bahwa pihaknya menyambut adanya wacana BLU untuk pungutan batu bara itu. "Ide baik kalo buatkan BLU batu bara. Ini masih dibicarakan detailnya, tapi ini akan membuat sistem menjadi baik dan menghindari ketidakpastian," ungkap Febrio, saat bincang dengan media, Rabu (12/1/2022).

Yang terang, kata Febrio, penerapan BLU untuk pungutan batu bara tidak akan berdampak terhadap keuangan negara. Justru hal ini akan membantu koordinasi antara PLN dan pengusaha batu bara.

"Membantu terjadi koordinasi baik dengan mereka, sama dengan BLU yang lain. BPDKS ini membantu usaha koordinasi dengan pemerintah untuk kebijakan menjadi lebih baik. Nah logikanya mirip itu, jadi tidak ada dampak ke APBN, aman dan sehat. Jadi ini kita pastikan suplai batu bara aman dan tidak ada dampak ke APBN," tandas dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, bahwa persoalan terkait pasokan batu bara dalam negeri ke depannya memang harus disempurnakan, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan krisis batu bara tidak terulang lagi.

"Dan memang ada dalam proses pembahasan yang rinci mengenai penerapan skema BLU untuk mengatasi hal ini. Itu sedang dalam penggodokan dan mudah-mudahan dalam waktu ke depan lebih jelas lagi," ungkap Arifin dalam Konfrensi Pers, Rabu (12/1/2022).

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Anak Buah Sri Mulyani Pede Pengangguran Tak Melonjak Lagi!