Alokasi Gas untuk Listrik Bukan Prioritas? Ini Kata SKK Migas
Wilda Asmarini, CNBC Indonesia
07 January 2022 13:50
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (03/01/2022) turut memerintahkan agar gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) yang diproduksi di Tanah Air juga diutamakan untuk kepentingan dalam negeri terlebih dahulu, sebelum diekspor.
"Terkait pasokan LNG. Saya juga minta kepada produsen LNG, baik Pertamina maupun swasta untuk mengutamakan kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu," tutur Jokowi dalam pernyataan resmi yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin malam (03/01/2022).
Lantas, apakah artinya selama ini industri maupun pengembang listrik nasional mengalami kekurangan pasokan gas dan bukan menjadi prioritas?
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pun turut buka suara terkait isu ini.
Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief Setiawan Handoko menjelaskan, industri hulu migas nasional selalu memprioritaskan alokasi gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Dia menyebut, realisasi pasokan gas untuk domestik dalam lima tahun terakhir ini selalu berada di atas 58% dari total produksi gas di Tanah Air.
"Sebenarnya kewajiban DMO sesuai aturan adalah 25% dari porsi produksi gas bumi yang menjadi bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sedangkan realisasi pasokan gas untuk domestik selalu melampaui angka tersebut," ungkap Arief, seperti dikutip dari keterangan resmi SKK Migas, Jumat (07/01/2022).
Menurut catatan SKK Migas, dari volume gas yang dipasok untuk domestik, penyerapan terbesar adalah sektor industri dengan porsi 28% dan sektor kelistrikan dengan porsi 20%.
Di luar itu, gas bumi juga digunakan untuk kepentingan lain, misalnya untuk lifting minyak bumi atau untuk mendukung program pemerintah misalnya jaringan gas kota (Jargas) dan Bahan Bakar Gas (BBG).
Arief menggarisbawahi besarnya pasokan untuk sektor kelistrikan. Menurutnya, data tersebut menunjukkan bahwa sektor kelistrikan selalu menjadi prioritas utama pasokan gas dari sektor hulu migas.
"Setiap ada cadangan baru, PLN selalu kita prioritaskan untuk kita pasok sebelum kita putuskan untuk memasarkan gas ke pembeli lain," ujar Arief.
Dia menjelaskan, sebagai pembeli gas bumi, PLN juga mendapatkan keistimewaan dibandingkan pembeli lain, yaitu mendapatkan fleksibilitas untuk memanfaatkan gas dari satu sumber di hulu migas di beberapa wilayah pembangkit PLN. Fleksibilitas ini dikenal dengan istilah skema multidestinasi. Penerapan skema ini sudah diterapkan pada beberapa kontrak baik yang pembelinya langsung oleh PLN maupun badan usaha niaga lainnya.
Contoh penerapan skema multidestinasi dengan pembeli langsung PLN adalah pada kontrak suplai gas dari PHE Jambi Merang, Kangean Energy Indonesia Ltd., ConocoPhillips Grissik Ltd., dan Energi Mega Persada. Sedangkan penerapan skema multidestinasi untuk PLN yang pembelian gasnya melalui badan usaha niaga lain terdapat pada kontrak antara PHE Jambi Merang dengan PGN, ConocoPhillips Grissik Ltd dengan PGN, serta Pertamina EP Cepu dengan Pertamina.
Selain memberikan pasokan gas sesuai kontrak, melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri (Permen) Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik, PLN menerima penetapan harga gas sebesar US$ 6 per MMBTU.
"Apabila harga aktual berada di atas angka tersebut, maka porsi penerimaan negara akan dikurangi untuk memastikan PLN tetap menerima harga gas sebesar US$ 6 per MMBTU dan Kontraktor KKS tetap dapat menjalankan proyek hulu migas dengan tingkat keekonomian yang layak," paparnya.
Arief mengatakan, perlu kerja sama antara produsen dan pembeli untuk memastikan pasokan gas bagi pembangkit listrik aman.
"Mengingat pengembangan gas bumi membutuhkan waktu yang lama, kami sangat berharap perencanaan kebutuhan pasokan gas pembangkit listrik dapat terus dibenahi dan disempurnakan, sehingga pasokan aman dan pengembangan lapangan migas juga berjalan baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga menyebut bahwa PT PLN (Persero) juga mengalami krisis LNG, selain batu bara.
"Jadi memang kita terinformasikan adanya krisis suplai energi primer antara lain LNG dan batu bara," ungkap Arifin saat ditemui usai Sidak di kantor pusat PLN, Jakarta, Selasa (04/01/2022).
Dari sisi Kementerian ESDM, menurutnya pihaknya sudah mengamankan pasokan LNG yang tadinya ditujukan untuk ekspor dialihkan untuk dalam negeri.
"Dari sektor ESDM sendiri suplai LNG kita amankan pasokan di dalam (negeri), yang tadinya akan diekspor ke luar, kita amankan dulu untuk ke dalam, jadi dipastikan aman," tuturnya.
Imbasnya, lanjutnya, akan ada pertukaran (swap) kargo LNG antara PT Pertamina (Persero) dan pembeli LNG di luar negeri.
"Kargo yang udah kita alokasikan di dalam negeri ini untuk segera diputuskan oleh manajemen PLN, mengenai nanti administrasi akan diselesaikan antara kedua BUMN ini," ujarnya.
"Dan ini kita lihat di dalam bulan Januari. Kalau keputusan dalam bulan Januari diambil, insya Allah masalah pasokan LNG bisa kita amankan," imbuhnya.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tak Ada yang Ke Eropa, Ekspor Gas RI ke Jepang Hingga China
Most Popular