Pak Jokowi, Sudah Waktunya Terapkan Subsidi LPG Tertutup!

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) resmi menaikan harga LPG Nonsubsidi pada tahun ini sekitar Rp 1.600 - Rp 2.600 per kilogram. Naiknya harga LPG Nonsubsidi itu dinilai menjadi momentum bagi pemerintah untuk segera melaksanakan subsidi LPG 3 kg secara langsung dan tertutup.

Jika subsidi langsung itu tidak diterapkan, kemungkinan besar, akan ada shifting atau pergeseran pengguna dari yang Nonsubsidi menjadi ke LPG subsidi. Maklum saja, subsidi LPG saat ini kan dilakukan secara terbuka. Setiap orang bisa melakukan pembelian subsidi gas 3 kg tersebut.

Melihat kondisi atau disparitas harga antara LPG Nonsubsidi dengan LPG subsidi sangat besar. Contoh, saat ini harga per kg LPG Nonsubsidi mencapai sekitar Rp 13.500an, sementara harga LPG subsidi 3 kg hanya Rp 7.000-an per kg.

"Disparitas harga yang besar itu membuat adanya potensi migrasi. Karena memang untuk pembelian LPG subsidi saat ini pembeliannya tidak dibatasi," terang Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov, kepada CNBC Indonesia, Selasa (28/12/2021).

Menurut catatan Abra, subsidi LPG terbuka yang dilakukan saat ini membuat boncos keuangan negara. Semakin beratnya beban subsidi untuk LPG 3 Kg juga terlihat dari porsi anggaran subsidi LPG terhadap anggaran subsidi dari 9,9% pada 2013, terus naik jadi 39,7% pada 2017 dan menyentuh 49,5% pada 2022 mendatang.

"Pemerintah harus mempercepat reformasi subsidi LPG 3 Kg mengingat volume penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi terus meningkat dari 6,9 juta MT pada 2019 menjadi 8 juta MT pada 2022 mendatang, atau naik 15,9%," terang Abra.

Abra menyebtukan, bahwa Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) menjadi semakin bengkak untuk subsidi LPG 3 kga akibat disparitas harga yang terlalu jauh.

"Selisihnya bisa 50%. Kondisi ini akan rentan menyebabkan shifting konsumsi LPG non subsidi ke LPG subsidi sehingga subsidi LPG 3 Kg bisa jebol melebihi pagu," tandasnya.

Sayangnya sampai berita ini diturunkan, pemerintah baik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) belum juga merespon pertanyaan dari CNBC Indonesia.

Sejatinya, wacana penerapan subsidi tertutup ini sudah dibicarakan oleh pemerintah hampir 1 dekade. Namun penerapannya belum juga jalan sampai saat ini.

"Mungkin saja yang menjadi kendala adalah soal data penerima manfaat subsidi. Tapi pemerintah kan sebelumnya juga sudah memberikan subsidi baik bantuan langsung tunai, subsidi listrik. Mungkin data itu bisa di migrasikan," tandas Abra.