Jokowi-Sri Mulyani 'Sikat' Tommy Soeharto Sampai Sinivasan

Jakarta, CNBC Indonesia - April 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat kejutan ke publik terkait skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Luka lama yang melibatkan nama-nama besar di tanah air, mungkin hampir terlupakan.

Lewat Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021, Jokowi membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Berisikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta beberapa pejabat lainnya.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban diangkat sebagai ketua Satgas.

Tugasnya adalah mengejar utang terhadap obligor dan debitur yang 22 tahun lalu menerima dana BLBI. Nilainya mencapai Rp 110 triliun.

Cerita mengenai skandal BLBI selama ini sudah banyak tersajikan. Hanya saja tak ada penyelesaian. Sebut saja Sjamsul Nursalim, Kaharudin Ongko hingga Tommy Soeharto masih hidup bebas tanpa memenuhi kewajibannya kepada negara.

"Dalam penuntasan kasus BLBI, Satgas BLBI juga bekerja keras mengejar hak negara yang nilainya mencapai Rp 110 triliun," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Pekerjaan berat ini ditargetkan selesai pada Desember 2023. Dari sederet nama yang sudah dikantongi, akan dipanggil secara personal oleh Satgas BLBI. Bila tidak ada jawaban atau sengaja menolak, maka pemanggilan akan diumumkan melalui media massa. Masih menolak, maka Satgs BLBI mengambil langkah penyitaan dan pemblokiran atas aset yang dimiliki.

Kehadiran obligor dan debitur sangat penting. Satgas BLBI akan menyajikan nominal utang yang harus dibayar. Obligor dan debitur bisa tidak setuju asalkan menyajikan data pembanding. Pembayaran juga bisa dalam bentuk tunai maupun penyerahan aset yang senilai utang.


HALAMAN SELANJUTNYA >> Capaian Satgas BLBI Hingga Desember 2021