Hati-hati! Perubahan DMO Batu Bara Picu Naiknya Tarif Listrik

Pratama Guitarra, CNBC Indonesia

24 December 2021 11:55

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangungan Sumatera Bagian Tengah (UIP Sumbagteng) menyelenggarakan acara syukuran atas keberhasilan pembangungan dan pengoperasian Jaringan Tegangan Tinggi Tegangan Listrik (TL) dan Gardu Induk (GI) 150 kV Muara Labuh, Kamis (20/12/2019). Pengoperasian Jaringan tersebut sebagai jawaban untuk pemanfaatan pembangkit listrik tenaga panas bumi Muara Labuh, Solok Selatan. Adapun proyek tersebut dapat diselesaikan hanya dalam waktu 14 bulan saja. Acara peresmian diadakan di halaman Gardu Induk Muara Labuh — Foto: Istimewa/PLN

Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah harga patokan batu bara Domestic Market Obligation (DMO) untuk kelistrikan PT PLN (Persero) menuai polemik baru.

Jika harga patokan harga DMO batu bara diubah menjadi lebih tinggi dari yang saat ini US$ 70 per ton. Maka bisa dipastikan harga tarif listrik akan mengalami kenaikan. Sebab, saat ini 60% lebih pasokan energi listrik masih bersumber dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Kalau patokan DMO batu bara dinaikan. "Berarti pilihannya tarif listrik itu naik, atau pemerintah memberikan kompensasi yang besar. Lalu apakah nilai pajak dari ekspor batu bara dapat menggantikan besaran anggaran untuk menutupi beban PLN? Saya pikir tidak," kata Tumiran, Pengamat Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) kepada CNBC Indonesia, Jumat (24/12/2021).

Tumiran menilai, kebijakan patokan harga DMO US$ 70 per ton yang berlaku saat ini tidak membuat pengusaha rugi. Pasalnya, dengan DMO yang berlaku saat ini hanya dialokasikan sebesar 25% dari produksi batu bara para pengusaha. Sementara 75%-nya masih bisa dilakukan ekspor.

Baca:

Wacana Ubah DMO Batu Bara, Pengusaha: Idealnya Balik ke Pasar

Selain persoalan untung-rugi, alokasi DMO memprioritaskan kebutuhan domestik. Pada akhirnya, keberadaan kebijakan DMO batu bara mendukung geliat ekonomi nasional.

"Jangan sampai kebijakan pemerintah tidak memprioritaskan kepentingan bangsa. Jangan sampai kebijakannya semakin jauh dari kepentingan publik," ungkapnya.

Sebelumnya, Sunindyo Suryo Herdadi, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, mengatakan pihaknya tengah mengevaluasi batasan harga DMO batu bara untuk pembangkit listrik PLN ini dengan mempertimbangkan kepatuhan perusahaan batu bara untuk memenuhi DMO tersebut.

"Saat ini benar kami di Direktorat sedang lakukan evaluasi terkait harga patokan batu bara, khususnya untuk kebutuhan pembangkit listrik," ungkapnya saat konferensi pers, Selasa (21/12/2021).

"Saat ini kita sedang melihat dinamika dari kepatuhan perusahaan untuk memenuhi DMO. DMO yang sekarang menjadi prioritas DMO untuk PLN, pembangkit listrik untuk umum," lanjutnya.