Internasional

Bos WHO Ngamuk Sebut Booster Memperpanjang Pandemi, Kok Bisa?

Tommy Patrio Sorongan, CNBC Indonesia

23 December 2021 15:30

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus melontarkan kritikan pedas kepada negara-negara dunia yang telah memulai program dosis booster-nya. Ia menyebut bahwa hal ini tidak akan mempercepat penanganan pandemi Covid-19 global.

Dalam sebuah sesi briefing media Rabu, (22/12/2021), Tedros mengatakan bahwa cara terbaik dalam mengatasi pandemi adalah menghilangkan kesenjangan vaksin dunia. Ia mencontohkan bahwa kehadiran Omicron di Afrika merupakan salah satu contoh tidak meratanya akses terhadap vaksin.

Baca:

Puji Tuhan! Lagi, 2 Berita 'Melegakan' soal Omicron

"Program penguat cenderung memperpanjang pandemi, daripada mengakhirinya, dengan mengalihkan pasokan ke negara-negara yang sudah memiliki cakupan vaksinasi tingkat tinggi, memberi virus lebih banyak kesempatan untuk menyebar dan bermutasi," kata pria asal Ethiopia itu dikutip CNBC International.

WHO memperkirakan hanya setengah dari negara-negara anggotanya yang akan memvaksinasi setidaknya 40% dari populasi mereka pada akhir tahun ini. Direktur eksekutif program kedaruratan kesehatan WHO, Dr Mike Ryan, menyebut bahwa kesenjangan vaksin merupakan bencana terbesar yang terjadi pada tahun 2021.

"Tidak ada negara yang dapat meningkatkan jalan keluar dari pandemi," pungkasnya.

Komentar WHO ini muncul ketika negara-negara kaya dunia sudah mulai memberikan dosis penguat kepada warganya. Direktur Pusat Pengendalian Penyakit Menular (CDC) Amerika Serikat (AS), Dr. Rochelle Walensky mengatakan bahwa dosis booster sangat penting dalam memberikan kekebalan warga selama musim liburan.

"Dan pertemuan yang aman termasuk, tentu saja, divaksinasi, idealnya didorong dan memastikan bahwa semua orang yang Anda kumpulkan juga divaksinasi dan dikuatkan," ujarnya.

Namun, di sisi lain, negara Afrika seperti Nigeria bahkan belum dapat memberikan dua dosis penuh vaksin secara menyeluruh. Negara dengan 200 juta penduduk itu sejauh ini hanya melaporkan pemberian 12 juta dosis vaksin kepada warganya.