Cegah Investor Kakap Kabur, Ini yang Dilakukan SKK Migas
Jakarta, CNBC Indonesia - Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di Tanah Air sedang tidak baik-baik saja. Selain diterpa pandemi Covid-19 yang semakin menekan produksi migas, lalu ditambah dengan sejumlah 'raksasa' migas asing yang hengkang dari Tanah Air.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) mengaku, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah investor hengkang dan bahkan menarik investor migas baru.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan pihaknya telah melakukan sejumlah perbaikan dan juga mengusulkan berbagai insentif fiskal untuk bisa menarik investor industri migas.
Dwi menjelaskan dari sembilan usulan stimulus fiskal yang diajukan, enam di antaranya sudah disetujui dan berjalan saat ini. Kendati demikian, sisanya masih dalam tahap pembahasan.
"Tinggal masalah pajak langsung, DMO price yang masih dalam proses. DMO price biasanya ditetapkan 25%, sekarang banyak diimplementasikan DMO price yang 100%," ungkapnya dalam Energy Corner CNBC Indonesia, Rabu (22/12/2021).
Selain itu, menurutnya pemerintah juga berupaya "menjemput bola" dengan bertemu dengan sejumlah pemain migas internasional, salah satunya yaitu belum lama ini Menteri ESDM bertemu dengan perusahaan migas di Amerika Serikat. Menurutnya perusahaan migas di AS masih tertarik berinvestasi di Indonesia, terutama untuk migas non konvensional.
"Kita juga dengan Pak Menteri di AS ketemu dengan pemain internasional dan mereka menyampaikan minatnya. Bahkan sekarang untuk migas non konvensional sudah mulai banyak yang cukup aktif. EOR (Enhanced Oil Recovery) juga banyak berminat untuk ini," tuturnya.
Dia mengatakan, sejumlah perbaikan tengah dilakukan pemerintah untuk menarik investor, mulai dari penyederhanaan perizinan, dan menerapkan "One Door Services Policy" atau perizinan satu pintu, sehingga bisa memangkas waktu proses perizinan di masing-masing institusi.
Begitu juga dari sisi fiskal, menurutnya kini insentif lebih fleksibel, baik kontrak migas (PSC) Cost Recovery atau Gross Split. Bagi hasil (split) bagian negara pun menurutnya kini tidak begitu kaku karena dilihat berdasarkan keekonomian masing-masing proyek.
"Kita sudah lihat perubahan split yang diberikan pemerintah terkait keekonomian, seperti proyek Mahakam, kemudian Exxon dengan drilling dan pengembangan yang akan datang," ujarnya.
Dwi menceritakan, pandemi Covid-19 telah menekan produksi migas Tanah Air hingga 30.000 barel per hari (bph), sehingga produksi saat ini hanya berada di level 660.000 bph.
Kendati demikian, pihaknya optimistis aktivitas pengeboran bisa meningkat dua kali lipat pada 2021 menjadi lebih dari 500 sumur dari 2020 hanya sebanyak 240 sumur, dan pada 2022 diharapkan bisa mencapai 900 sumur pengeboran. Menurutnya, untuk mencapai target produksi 1 juta bph pada 2030 diperlukan lebih dari 1.000 sumur yang dibor.
Dia pun mengakui, untuk mencapai target 1 juta bph pada 2030 ini, investasi dari Pertamina saja tidak cukup karena Pertamina memiliki keterbatasan finansial dan teknologi.
Dengan kondisi terkini, maka pihaknya terus mengevaluasi sumber 1 juta bph tersebut nantinya. Salah satu yang menjadi potensi dari sumber produksi minyak 1 juta bph ini menurutnya bisa berasal dari migas non konvensional seperti shale gas atau gas metana batubara (Coal Bed Methane/ CBM).
"Kalau kemarin-kemarin pesimis dengan resources non konvensional, tapi dengan minat non konvensional tinggi di Indonesia, maka kita jadi optimis dan kita sedang review target 1 juta dengan masukan potensi yang non konvensional," tuturnya.
"Yang 1 juta ini kita tetap posisikan di 2030, hanya saja source-nya dari mana ini bisa saja terjadi perubahan-perubahan dalam perjalanannya. Kita sudah masukkan strategi yang baru dengan melibatkan migas non konvensional," kata Dwi melanjutkan.
[Gambas:Video CNBC]
Tren Temuan 'Harta Karun' Migas RI Naik Sejak 2019 lho..
(wia)
