Ini lho Pak Jokowi, Alasan Raksasa Migas Cabut dari RI

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
22 December 2021 15:20
Minyak Bumi

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri hulu migas Indonesia kini memiliki tantangan cukup besar, terutama ketika beberapa perusahaan migas asing memutuskan untuk angkat kaki dari Tanah Air.

Lantas, apa penyebab mundurnya 'raksasa' migas ini dari proyek hulu migas Indonesia? Apakah investasi migas di Tanah Air sudah tak menarik?

Pengamat dan Praktisi Hulu Migas Tumbur Parlindungan menjelaskan, ada beberapa alasan utama perusahaan raksasa migas hengkang dari Tanah Air.


"Alasan utamanya lebih ke shifting portofolio dari perusahaan asing," ujarnya dalam program Energy Corner CNBC Indonesia, Rabu (22/12/2021).

Kendati demikian, di luar itu menurutnya ada rentetan-rentetan lain yang 'menghantui' investor. Salah satunya menurutnya yaitu karena saat ini banyak blok migas yang berakhir kontraknya diserahkan pemerintah kepada PT Pertamina (Persero).

Ketika proyek migas ini diberikan kepada Pertamina, dan biayanya dijanjikan akan dibayarkan kembali, namun nyatanya masih banyak yang belum dibayarkan sampai saat ini.

"Sehingga persepsinya seperti ada nasionalisasi di Indonesia di dalam industri hulu migas. Jadi persepsi nasionalisasi itu yang tumbuh di para investor," ucapnya.

Kemudian, kata Tumbur, para investor juga menunggu kepastian hukum dari Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas (Revisi UU Migas) yang sampai saat ini belum dibahas dan disahkan menjadi payung hukum yang sah.

Menurutnya, tidak adanya kepastian hukum ini membuat para investor "wait and see".

"Walaupun sudah banyak perubahannya nih, dan masih beberapa big player yang ada di Indonesia, tapi karena kepastian hukum ini belum ada dan adanya beberapa yang keluar tadi, membuat mereka masih wait and see. Untuk country entry itu sangat sulit untuk kembali lagi biasanya. Biasanya mereka akan wait and see bagaimana UU Migas ini terjadi dengan peraturan-peraturan tambahan lainnya. Dilihat bagaimana implementasinya, baru mereka akan berpikir kembali untuk kembali ke Indonesia atau investor lain untuk datang ke Indonesia," jelasnya.

"Secara resources (sumber daya) kita nggak takut, tapi secara kepastian hukum itu yang paling mendasar," tegasnya.

Ditambah dengan banyaknya pemain besar yang juga keluar dari Indonesia, menurutnya ini membuat investasi di sektor migas menjadi tidak menarik lagi di mata investor lainnya atau calon investor.

"Kita bisa lihat dari beberapa kali melakukan lelang (blok migas) dan tidak ada peminatnya, itu masalahnya. Dari pemain besar atau pemain kecil hingga regional pun tak mau berinvestasi," jelas Tumbur.

Selain persepsi nasionalisasi hulu migas di Indonesia dan tidak adanya kepastian hukum, menurutnya yang paling dilihat oleh para investor adalah insentif fiskal yang masih minim.

"Kita (Indonesia) termasuk below average dibandingkan negara-negara penghasil minyak lainnya, baik di regional maupun internasional. Itu salah satu penyebab utamanya," jelas Tumbur.

"Tapi contract sanctity (kesucian kontrak) itu menjadi tolak ukur utama bagi mereka untuk berinvestasi. Dampaknya ke ekosistemnya, gak akan jalan," kata Tumbur melanjutkan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto turut mengomentari pernyataan Tumbur. Dwi mengungkapkan bahwa kompetisi antar negara pasti terjadi dan itu disadari oleh pemerintah dan otoritas.

Pemerintah pun, kata Dwi, saat ini sudah cukup agresif dalam memperbaiki ekosistem iklim investasi di Indonesia, mulai dari penyederhanaan perizinan yang saat ini sudah dilakukan melalui satu pintu atau dikenal sebagai Online Single Submission (OSS).

"Pemerintah mulai mempercepat proses-proses yang ada. Nah kita selalu melaporkan waktu perizinan di masing-masing institusi," jelas Dwi.

Kemudian dari sisi fiskal pun, kata Dwi pemerintah saat ini sudah mulai luwes atau fleksibel dalam menentukan insentif fiskalnya.

Menurut dari dari sembilan usulan insentif fiskal yang diajukan oleh otoritas, saat ini enam di antaranya sudah disetujui dan berjalan. Sementara sisanya masih terus diperjuangkan.

"Berkaitan dengan masalah split ke bagian negara, sekarang pun tidak begitu kaku untuk memegang negara, minyak sekian dan gas sekian, sangat dilihat dari keekonomian masing-masing sumur," jelas Dwi.

"Kalau gak salah tinggal tiga (insentif fiskal yang belum disetujui). Masalah pajak langsung, DMO coal price yang masih dalam proses. Ini butuh waktu, tapi saya pikir pemerintah sudah banyak melakukan upaya itu," kata Dwi melanjutkan.

Seperti diketahui, baru-baru ini ConocoPhillips Indonesia dilaporkan menjual seluruh asetnya kepada PT Medco Energi Internasional.

Perusahaan minyak dan gas asal Amerika Serikat itu bakal menggunakan hasil dari penjualan asetnya untuk tambahan kepemilikan saham di Australia.

Sebelumnya, Chevron Indonesia menyatakan akan mundur dari proyek gas laut dalam Indonesia Deep Water Development (IDD) di Kalimantan Timur karena sudah tidak cocok dengan portofolio bisnis perusahaan. Sebelumnya, Chevron juga mengelola blok minyak terbesar kedua di Indonesia yakni Blok Rokan di Riau. Namun ketika kontrak berakhir pada 8 Agustus 2021 dan sejak 9 Agustus 2021, blok ini telah dialihkan kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Begitu pula dengan Shell yang berencana hengkang dari proyek Blok Masela, Maluku karena menganggap berinvestasi di negara lain lebih menguntungkan. Seperti Malaysia yang membuat kebijakan fiskal dengan tidak memberikan bonus tanda tangan kepada kontraktor dan memberikan split kepada kontraktor hingga 80%.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Pak Jokowi, Ini Biang Kerok Raksasa Migas Angkat Kaki dari RI


(wia)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading