'Kiamat' Batu Bara Berdampak Sosial, Ini Strategi Bank Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Dunia dalam laporan prospek ekonomi terbarunya, mengungkapkan sektor ketenagalistrikan akan memiliki peranan inti di Indonesia dalam mengurangi emisi gas karbon.

Lead Energy Specialist World Bank Indonesia and Timor Leste, Stephan Garnier mengungkapkan Indonesia melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah melalui banyak kemajuan dalam 20 tahun terakhir.

Terbukti sudah berhasil menghubungkan jaringan listrik kepada 34 juta pelanggan di dalam negeri dan dalam 10 tahun kapasitas sumber daya listrik telah meningkat dari 43 Giga Watt (GW) pada 2011 menjadi 61 GW pada 2020.

Sayangnya, penggunaan listrik dengan pembangkit batubara ini, juga telah berdampak terhadap lingkungan. Penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara menyumbangkan emisi hingga 140% dalam periode 1990-2017.

Besaran sumbangan emisi gas karbon dari PLTU batubara tersebut, menurut Garnier dua kali lebih besar dari rata-rata intensitas sumbangan gas karbon dari negara-negara anggota G20 lainnya.

Sayangnya, Indonesia telah tertinggal di dalam penggunaan EBT dan belum memasang standarisasi otomasi dan digitalisasi. Hal ini membuat distorsi pembangunan energi batubara semakin terjal.

Tapi. "Pengurangan batubara akan mendatangkan dampak ekonomi sosial di kawasan-kawasan yang tergantung pada batubara," ujar Garnier, Kamis (16/12/2021).

Sementara Indonesia menyasar target untuk bisa mengurangi emisi gas karbon hingga 2030 sebesar 26% dengan pendekatan business as usual dan 41% melalui peningkatan dukungan internasional. Serta bisa mencapai karbon netral pada 2060.

Pengurangan penggunaan batubara secara bertahap dan peningkatan penggunaan energi terbarukan menjadi sangat penting bagi terwujudnya berbagai sasaran dalam transisi Indonesia menuju pembangunan rendah karbon.

"Mengurangi PLTU batu bara perlu transisi yang adil bagi masyarakat, bagi sektor yang bergantung pada batu bara. Bank dunia telah mengembangkan metodologinya," ungkap Garnier.

Oleh karena itu, menurut Garnier dibutuhkan suatu paket reformasi dan investasi yang komprehensif untuk dapat memenuhi cita-cita iklim Indonesia di sektor ketenagalistrikan.

Untuk dapat memperkuat kelembagaan pemerintah di sektor ketenagalistrikan, penyelarasan strategi emisi karbon nol persen-nya (net zero carbon), pemerintah dengan strategi PLN akan memberikan sinyal yang jelas mengenai upaya transisi.

Dengan mereformasi kendali harga energi terbarukan, mengurangi atau menghilangkan persyaratan komponen dalam negeri untuk peralatan energi terbarukan, serta mengurangi secara bertahap subsidi batubara dan bahan bakar dapat membantu menarik minat pihak swasta.

"Peningkatan kecukupan pendapatan PLN juga akan menjadi penting untuk dapat mendanai kebutuhan investasinya," jelas Garnier.

"Pada akhirnya, suatu rencana komprehensif perlu dibuat untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat dari transisi menuju perekonomian yang lebih hijau," kata Garnier melanjutkan.