Begini Curhatan Sri Mulyani Soal Pusingnya Jadi Penduduk RI

Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia

16 December 2021 08:25

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku pusing menjadi warga negara Indonesia. Terutama dalam hal administrasi kependudukan.

Oleh karenanya, ia sangat mendorong upaya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatukan NIK atau KTP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Dan tidak perlu setiap kali nanti urusan KTP, nomornya lain. Paspor lain, pajak lain, bea cukai lain, pusinglah jadi penduduk Indonesia itu. Jadi paling tidak untuk urusan perpajakan kita menggunakan satu NIK identik NPWP," ujarnya dalam sosialisasi UU HPP, Selasa (14/12/2021).

Menurutnya, dengan adanya penyatuan ini maka nantinya orang RI hanya perlu satu kartu saja dalam mengurus semua administrasi yang membutuhkan NIK. Dengan demikian ia berharap orang RI bisa merasakan kemudahan dalam administrasi.

"Tujuannya NIK sebagai NPWP adalah untuk kemudahan dan kesederhanaan,"

Ia pun membandingkan kemudahan administrasi di AS dan RI. Bahkan saat ia tinggal di AS dan kembali ke Indonesia dan balik lagi ke AS tidak perlu membuat NIK lagi.

"Saya selalu ingat karena saya hidup lama di AS. Waktu saya sekolah di AS, saya diberikan social security number (SSN) sebagai nomor mahasiswa saya. Sampai saya kerja, saya pulang lagi ke Indonesia, kemudian saya balik ke AS lagi karena bekerja di sana, saya harus punya social security number, itu masih sama dengan nomor mahasiswa dan SSN saya, sampai saya kembali lagi," curhatnya.

"Jadi NIK itu unik dan terus dipakai semenjak dia lahir sampai dia meninggal dan tidak perlu setiap kali nanti urusan KTP, nomornya lain," pungkasnya.