Airlangga & Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Rencana Pensiun PLTU

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memaparkan rencana transisi energi yang akan dilakukan beberapa tahun ke depan. Salah satu rencana yang dikemukakan adalah memensiunkan PLTU.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, PLTU berbasis batu bara menyumbang lebih dari 50% pasokan energi dalam negeri. Sedangkan di sisi lain, ada kendala dalam pengembangan energi berbasis geothermal (panas bumi) hingga bayu/angin.

Menurut Airlangga, pembangkit berbasis geothermal ada di Pulau Jawa. Sedangkan bayu maupun hidro ada di luar Pulau Jawa.

"Sehingga tentu ke depan penting buat kita membuat roadmap di mana transmisi itu menjadi kunci. Karena kalau kita bangun hidro misalnya di Kaltara 10-12 GW itu harus ditarik ke Pulau Jawa. Karena kalau nggak, itu akan dimanfaatkan di Serawak maupun di Brunei Darussalam. Jadi tentu itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan," ujar Airlangga dalam acara Working Lunch: Outlook Ekonomi Indonesia 2022 yang disiarkan kanal Youtube PerekonomianRI, Rabu (15/12/2021).

Oleh karena itu, menurut dia, perlu dibuat regulasi yang menarik dalam pengembangan energi baru terbarukan.

Selain itu, lanjut Airlangga, perlu ada model keuangan yang pas terkait pensiun PLTU. Ia mengibaratkan kompensasi apabila pegawai perusahaan pensiun.

"Kalau kita me-retired pegawai saja itu ada kompensasinya. Apalagi kalau kita mau me-retire sebuah proyek yang tentunya kita berharap ada financial compensation karena semua proyek itu di-finance dengan periode tertentu dengan return tertentu. Nah model ini yang diperlukan agar di G20 nanti kita punya model yang lebih konkret," ujar Airlangga.

Baca: Sri Mulyani Blak-blakan: APBN tidak Boleh Ngegas Terus!

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang kalau transisi energi, apalagi di tengah pandemi Covid-19, lebih tricky dibandingkan sebelum pandemi.

"Nah dalam konteks ini, pertama adalah kriteria non-renewable atau coal yang mana yang akan diprioritaskan untuk diperpendek atau bahkan di-retired dari sisi operasinya. Itu harus ada kejelasan kriteria," kata Sri Mulyani.

Kemudian, lanjut dia, bagaimana cara memensiunkan PLTU. Pun kompensasi dan implikasinya terhadap energi baru terbarukan.

"Karena kalau coal di-retired, renewable-nya harus bisa menggantikan dan bahkan lebih tinggi karena nanti permintaan listrik akan meningkat dengan pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat," ujar Sri Mulyani.

"Nah ini harus diperhitungkan dari sisi berapa dana dibutuhkan untuk retiring, berapa dana dibutuhkan untuk membangun renewable dan bagaimana implikasinya dari keuangan negara. Karena ini sangat penting dari sisi keuangan negara apakah pajak subsidi atau insentif lainnya yang bisa diberikan untuk melakukan transisi yang baik," lanjutnya.

Oleh karena itu, Sri Mulyani bilang kalau pemerintah bersama ADB akan membangun model bisnis untuk diaplikasikan ke depan dalam menopang transisi energi. Transisi itu pun harus affordable.

"Affordable itu bisa terjangkau. Siapa yang disebut menjangkau? Masyarakat bisa mendapat listrik yang murah dan reliable, industri bisa mendapat listrik yang kompetitif dan reliable, APBN tidak jebol, affordable dan dunia diuntungkan dengan CO2 yang makin menurun," kata Sri Mulyani.

"Oleh karena itu, nanti kita akan bicara tentang sumber pendanaan yang harus juga kompetitif. Karena kalau nggak ya akan menjadi terlalu mahal," lanjutnya.

(miq/wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Harga Barang-barang Naik Semua! Apa Aksi Nyata Jokowi?