RI Terus Pepet Turki Hingga Denmark Ikut Danai Infrastruktur

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mau menarik investasi dari luar negeri ke pembangunan atau pengembangan infrastruktur di Indonesia. Hal ini karena APBN tidak cukup untuk membiayai proyek jangka panjang ini.

Seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, menerima Duta Besar RI untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal beserta para perwakilan perusahaan Turki di Kantor Pusat Kementerian PUPR pada Senin (13/12/2021). 

Proyek tol itu di Trans Sumatera yaitu Jambi - Rengat dan ruas Rengat - Pekanbaru (Pekanbaru - Siak) dengan total panjang 282,7 km, proyek jalan tol Akses Ibu Kota Negara seksi III dan IV dengan total panjang 33,7 km. Serta proyek KPBU sektor perumahan zona 1 A IKN untuk 11.268 unit hunian (tahun pementasan 2021 hingga 2024.

"Kami sangat menantikan partisipasi Turki dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Indonesia," kata Basuki dalam keterangan, Senin (13/12/2021).

Duta besar Turki Muhammad Iqbal menyatakan saat ini sudah ada dua perusahaan Turki yang menindaklanjuti rencana ini dan sudah berkomunikasi dengan Kementerian PUPR ini.

Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menerima kunjungan duta besar Denmark membahas peluang kerja sama di sektor transportasi.

Budi menjelaskan, pemerintah Indonesia mengundang pemerintah Denmark untuk bekerja sama dalam sejumlah proyek transportasi laut, yaitu pembangunan sejumlah pelabuhan di sejumlah daerah yakni: Ambon, Palembang, Natuna, Gorontalo, dan Batam, dan pengembangan sejumlah pelabuhan di Indonesia seperti di Kuala Tanjung

Serta pengembangan terminal kontainer Pelabuhan Patimban. Selain itu, Indonesia juga membuka peluang kerja sama terkait upaya penurunan karbon di sektor transportasi.

"Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem transportasi dan infrastruktur di kedua negara. Kerja sama ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia, untuk membuka partisipasi pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnerships (PPP)," tutur Budi.