Awas! Pemerintah Tarik Pajak, Harga Rumah 2022 Bisa 'Terbang'

News - Ferry Sandi, CNBC Indonesia
10 December 2021 13:15
Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.
Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.
Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.
Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor properti hingga Desember 2021. Jika tidak ada perpanjangan, maka calon pembeli harus merogoh kocek lebih dalam puluhan hingga ratusan juta. Pasalnya, nilai PPN bakal naik dari 10% menjadi 11%.

"Kenaikan 1% dari 10% ke 11%. Kita tidak pungkiri kenaikan PPN berdampak ke harga, itu pasti, karena biaya produksi kami pasti akan naik, karena kami beli material dan sebagainya kena PPN, ditambah dan harga itu akan naik," kata Presiden Direktur PT Summarecon Agung TBK (SMRA) Adrianto P Adhi dalam Investime, dikutip, Jumat (10/12/21).

Pemerintah juga secara resmi bakal menaikkan PPN secara bertahap mulai depan, yaitu 11%. Kenaikan tarif PPN selanjutnya menjadi 12% dan dilakukan paling lambat pada 2025 mendatang. Kebijakan ini berpotensi bakal berdampak besar pada sektor konsumsi hingga kebutuhan primer seperti rumah.


"Kami bersama Asosiasi Real Estate mengimbau pemerintah sebaiknya menunggu sampai benar-benar ekonomi pulih, supaya kita bisa terus berkembang, confidence, sehingga ketika sudah baik mau naikkan silakan," ujar Adrianto.

Ia bilang da persepsi sebelum kenaikan harga terjadi di tahun depan, investasi properti menjadi pilihan menarik. Pasalnya, investor bisa mendapatkan nilai yang lebih murah.

"Memang harga pernah terkoreksi di awal pandemi, tapi masuk Q2 ada beberapa yang recovery, tapi ya it's time to buy property karena properti jangan ditunda-tunda. Ketika dibeli, properti so far instrumen investasi yang sangat luar biasa, karena dalam cerita kalau punya properti komersial kemungkinan turun lebih susah," katanya.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Diskon Rumah Baru Masih Minim, Pengembang Nego Perpanjangan


(hoi/hoi)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading