Rencana Pemindahan Ibu Kota Tidak Jelas

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemindahan ibu kota yang tertuang dalam RUU Ibu Kota Negara (IKN) mendapat kritik dari Anggito Abimanyu sebagai pihak ahli independen. Ini disampaikan saat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus IKN dengan para pakar.

Anggito mengatakan, pemindahan suatu negara pasti memiliki alasan dan tujuan yang jelas. Seperti yang dilakukan oleh banyak negara yakni ingin memisahkan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi atau industrinya.

Contoh, Amerika Serikat (AS) yang memindahkan ibu kota dari New York ke Washington tujuannya jelas yakni memisahkan antara pusat pemerintahan dan ekonomi. Begitu juga Belanda yang menjadikan Amsterdam sebagai kota industri (ekonomi) dan Denmark sebagai kota pemerintahan.

Alasan pemisahan ini dikarenakan populasi kota di negara tersebut sudah sangat penuh, sehingga harus dipisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat industrinya.

"Jadi contoh-contoh negara tersebut yang memang memiliki tujuan memisahkan antara kegiatan ekonomi dan pemerintahan," ujarnya dalam Rapat IKN DPR RI, Kamis (9/12/2021).

Sedangkan, Indonesia tidak jelas tujuannya apakah mau memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat industri, atau akan menggabungkan keduanya.

"Beberapa contoh itu kita melihat, Indonesia ini ada di mana? Apakah kita akan membangun kota baru atau ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan saja, atau sebagai penggerak ekonomi. Saya kira RUU ini tidak cukup jelas untuk memberikan suatu referensi, apakah ibu kota baru itu akan digunakan sebagai pusat pemerintahan ataukah sebagai dua-duanya," jelasnya.

Lanjutnya, saat ini ibu kota negara Indonesia adalah DKI Jakarta. Ini merupakan kota pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis atau ekonomi. Oleh karenanya, ia menyarankan agar pemerintah kembali menyusun isi dari RUU IKN ini dengan tujuan yang jelas.

"Jadi apa kita akan mengulangi hal yang sama atau melihat tren yang dilakukan beberapa negara yang memisahkan antara pemerintahan menjadi smart city, efisien atau kita memberikan beban kepada IKN baru tersebut dengan ekonomi dengan melakukan injeksi membangun industri dan sebagainya," pungkasnya.

Baca: Paket Kilat! DPR Target RUU IKN Disahkan Awal 2022

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Seputar Proyek Ibu Kota Baru: Progres, Dana & Pemindahan PNS