Xi Jinping Bisa Sewot, Biden Mau Boikot Olimpiade Beijing

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden diyakini akan segera mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade 2022 di Beijing minggu ini. Para pejabat AS nantinya tidak akan menghadiri gelaran kompetisi olahraga terbesar di dunia tersebut.

Laporan CNN International, Minggu (5/12/2021), mengatakan langkah itu akan memungkinkan AS untuk mengirim pesan di panggung dunia ke China. Namun AS memang tidak menerapkan boikot penuh agar atlet dari negaranya tetap bisa diizinkan untuk bersaing.

Dewan Keamanan Nasional AS, yang membahas boikot, menolak berkomentar lebih lanjut mengenai hal ini. Gedung Putih juga menolak mengomentari laporan.

Bulan lalu, Biden memang mengatakan kepada wartawan bahwa dia sedang mempertimbangkan boikot diplomatik. Ini muncul saat anggota parlemen dari partai Demokrat dan Republik, termasuk Ketua DPR Nancy Pelosi, menganjurkan satu gerakan untuk memprotes pelanggaran HAM China.

AS menyebut pelanggaran HAM tersebut sebagai genosida terhadap minoritas Muslim. Pemerintah AS juga berada di bawah tekanan dari para aktivis dan anggota Kongres untuk melewatkan pertandingan tersebut.

Terakhir kali AS sepenuhnya memboikot Olimpiade adalah pada tahun 1980, saat mantan Presiden Jimmy Carter menjabat.

Sebelumnya Biden dan Presiden China Xi Jinping sempat menggelar KTT virtual bulan lalu. Ini dilihat sebagai beberapa pembicaraan diplomatik paling kritis dari kepresidenan Biden tetapi tidak menghasilkan terobosan signifikan.

Sepanjang KTT November, Biden dan Xi terlibat dalam "debat yang sehat" menurut seorang pejabat senior pemerintahan Biden yang hadir untuk diskusi tersebut. Biden mengangkat kekhawatiran tentang hak asasi manusia, agresi China terhadap Taiwan dan masalah perdagangan.

Hampir setiap masalah utama yang menjadi fokus Biden, termasuk menangani masalah rantai pasokan, perubahan iklim, Korea Utara, dan Iran, memiliki hubungan dengan China. Kedua negara ekonomi terbesar di dunia ini juga tetap berselisih mengenai perdagangan, agresi militer, infrastruktur global, kesehatan masyarakat, dan hak asasi manusia.