Siasat Baru Sri Mulyani Cs Lawan Ancaman Ngeri Selain Covid

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengindikasikan pemerintah terus bersiap dalam meminimalisir perubahan iklim (climate change). Ancaman besar selain Covid-19 ini harus dihadapi serius. Karenanya, Ia mengatakan terkait dananya, pemerintah menggunakan kebijakan insentif bagi perusahaan yang melakukan aksi-aksi perubahan iklim. Saat ini pemerintah tengah mengembangkan pembiayaan inovatif terkait hal ini.

"Resiko dan investasi transisi energi hijau memang besar. Begitu juga dengan proyek-proyek adaptasi perubahan iklim. Private sector pasti akan menghitung, resiko dan benefitnya. Misalnya soal eksplorasi dan investasi di bidang geotermal yang besar dan tadi besar resiko. Tapi pemerintah tentunya akan menggunakan policy insentive," kata Sri Mulyani dalam Rapimnas Kadin, di Bali akhir pekan ini.

Uang yang perlu dikeluarkan memang tidak sedikit. Besarnya investasi dana perubahan iklim, Net Zero Emission dan transisi energi hijau memang membuat Pemerintah tidak bisa sendirian. Namun, kata Suharso, ekonomi atau industri hijau ini punya peluang ekonomi yang besar.

"Kita harus siapkan dan lihat soal transisi new job. Green Energy-Green Industry ini bisa membuka lapangan 23 juta lapangan baru. Ini sesuai dengan bonus demografi yang akan kita dapati. Persoalannya dan pekerjaan rumahnya, perlu reskilling atau update kemampuan pekerja kita. Teknologi penting tapi kualitas SDM juga penting," jelas Menteri Bappenas Suharso Monoarfa.

Isu perubahan iklim juga tidak bisa dilepaskan dengan sektor kesehatan. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan serta aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), diharapkan dapat menjadi momentum bagi industri kesehatan dalam negeri untuk bisa lebih agresif membangun kapasitas untuk memproduksi alat kesehatan dalam negeri.

"Besarnya potensi industri kesehatan dan farmasi di Indonesia sangat disayangkan jika diabaikan oleh pemangku kepentingan. Potensi tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan membangun kapasitas manufaktur atau pabrik-pabrik industri kesehatan atau farmasi. Saran saya, KADIN Indonesia harus mendorong adanya investasi di sektor ini," kata Menkes Budi Sadikin.

Kalangan pengusaha juga nampak menyambut baik dorongan pemerintah tersebut. Karenanya dalam Rapimnas Kadin, dibahas empat tema penting yang relevan dalam situasi nasional saat ini, salah satunya adalah soal kesehatan dan industrinya.

"KADIN Indonesia memiliki 17 program, dalam Rapimnas 2021 ini, 4 forum ini kami pilih sebagai tema skala prioritas, karena sangat penting dan mendesak untuk didetailkan dalam program konkret sesuai situasi ekonomi nasional dan global. Nantinya kami juga akan memberikan rekomendasi terkait tema-tema tersebut untuk jadi masukan bagi kebijakan pemerintah," jelas Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid.