Tak Cuma MPR, Belanja Jokowi & Prabowo Dipangkas Sri Mulyani!
Jakarta, CNBC Indonesia - Pimpinan MPR RI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari jabatannya. Ini dikarenakan bendahara negara ini terus memangkas anggaran MPR.
Seperti tahun ini, dalam Buku Nota Keuangan dan APBN nya yang dikutip Jumat (3/12/2021), anggaran untuk MPR dalam APBN 2021 ditetapkan sebesar Rp 750,9 miliar. Lalu seiring berjalannya waktu, anggaran dipangkas hingga hanya menjadi Rp 657 miliar dalam outlook terbaru.
Artinya ada pemangkasan anggaran MPR sebesar Rp 93,9 miliar di tahun ini yang membuat MPR geram. Sebab, anggaran tanpa pemotongan aja dinilai sangat terbatas, apalagi pimpinan MPR saat ini berjumlah 10 orang dari yang sebelumnya hanya 4 orang.
Terkait hal tersebut, Sri Mulyani pun langsung memberikan penjelasan. Menurutnya, pemangkasan anggaran dilakukan sejalan dengan kebijakan refocusing anggaran yakni mengubah alokasi anggaran yang tidak prioritas di instansi pemerintah ke penanganan pandemi Covid-19.
Namun, jika dilihat dari Buku Nota Keuangan beserta APBN 2022, pemangkasan anggaran untuk direalokasi ke penanganan pandemi Covid-19 serta kelanjutan program vaksinasi tidak hanya dilakukan dari MPR, tetapi juga lembaga negara lainnya.
Diantaranya ada Dewan perwakilan Rakyat (DPR RI) yang anggarannya juga dipangkas Sri Mulyani. Dari yang ditetapkan sebesar Rp 5,99 miliar di APBN 2021 menjadi Rp 5,07 miliar di outlook terbaru.
Kemudian ada juga lembaga lainnya yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang anggarannya dari Rp 3,76 miliar menjadi Rp 3,43 miliar. Lalu ada Mahkamah Agung dari anggaran Rp 11,23 miliar menjadi Rp 10,34 miliar.
Selanjutnya ada juga lembaga negara Kejaksaan yang juga dipangkas dari Rp 9,59 miliar menjadi Rp 7,98 miliar. Kemudian ada Badan Intelegen Negera (BIN) dari Rp 9,26 miliar menjadi Rp 8,52 miliar.
Tak hanya lembaga negara, beberapa Kementerian juga dipangkas anggarannya oleh Sri Mulyani. Seperti Kementerian Sekretariat Negara dari Rp 1,94 triliun menjadi Rp 1,7 triliun, lalu Kementerian Dalam Negeri dari Rp 3,2 triliun menjadi Rp 2,69 triliun serta Kementerian Luar Negeri dari Rp 8,2 triliun menjadi Rp 7,54 triliun.
Selain itu ada beberapa lembaga dan kementerian lainnya juga yang dipangkas oleh Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. Termasuk anggaran Presiden Jokowi dan Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto.
Semua anggaran ini diberikan untuk penanganan kesehatan akibat pandemi Covid-19. Ini tercermin dari anggaran Kementerian Kesehatan yang melonjak tajam lebih dari 100% di tahun ini. Di mana dalam APBN 2021 ditetapkan sebesar Rp 84,29 triliun menjadi Rp 175,96 triliun di outlook terbaru.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo: Ada yang Mau Pisahkan Saya dan Jokowi
