Jelang Pajak Karbon Berlaku 2022, Begini Skenario untuk PLTU

Jakarta, CNBC Indonesia - Pajak karbon akan mulai diberlakukan pada 1 April 2022 mendatang. Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, pemerintah telah melakukan uji coba pelaksanaan pajak karbon ini.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wanhar mengatakan dalam pelaksanaan uji coba ini ada potensi insentif yang akan diterima pembangkit dengan emisi di bawah cap.

"Di mana yang punya intensitas emisi di bawah nilai cap ada potensi, dari hasil uji coba itu sekitar Rp 1,2 miliar, ini insentif bagi PLTU di bawah cap," ungkapnya dalam Indonesia Carbon Forum, Rabu, (01/12/2021)

Selain itu menurutnya ada juga potensi Rp 236 juta bagi unit-unit pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan diperdagangkannya karbon kredit melalui offset karbon dalam uji coba ini.

Penerapan pajak karbon untuk PLTU batu bara akan ditetapkan di dalam tiga grup.Dia menjabarkan tiga grup ini dibagi menjadi PLTU dengan kapasitas di atas 400 MW dengan nilai cap 0,918 ton CO2 per megawatt-hour (MWh).

Grup kedua PLTU dengan kapasitas 100-400 MW dengan nilai cap 1,013 ton CO2 per MWh. Dan terakhir adalah PLTU mulut tambang 100-400 MW, dengan nilai cap sebesar 1,94 ton CO2 per MWh.

"Ada memang pembangkit-pembangkit PLTU yang belum termasuk dalam cap yang kita susun. Akan kita bicarakan diskusikan akan dibentuk grup keempat cap untuk PLTU di bawah 100 MW," jelasnya.

Menurutnya termasuk juga pembangkit yang dioperasikan oleh industri, misalnya semen, kertas, dan industri lainnya. Di mana pembangkit yang digunakan adalah PLTU batu bara.

"Ini nanti kami diskusikan sehingga nanti semua unit-unit PLTU di Indonesia bisa partisipasi," lanjutnya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article PLTU Dipensiunkan, Ratusan Ribu Pekerja Terancam Nganggur