Jokowi Beberkan Alasan RI Tak Lagi Impor Beras

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi indikasi bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman. Hingga kini, pemerintah belum juga mengambil tindakan untuk mengimpor komoditas pangan pokok ini.

"Kita tahu bahwa tahun ini tahun 2021 sampai hari ini kita belum melakukan impor beras sama sekali dan kenyataannya stok kita masih pada posisi yang sangat baik," ungkap Jokowi saat melakukan penanaman padi bersama para petani di Trenggalek, Jawa Timur, Selasa (30/11/2021).

Keputusan untuk tidak mengimpor beras tak lepas dari produktivitas petani dalam negeri. Jokowi mengklaim salah satu penyebab besarnya produktivitas tersebut karena infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah.

"Saya rasa ini adalah sebuah tambahan produktivitas dari petani yang dihasilkan. Karena memang banyak sekali bendungan-bendungan yang telah selesai dibangun pada tahun-tahun sebelumnya ini mulai kelihatan hasil dari produktivitas kenaikan di petani. Sehingga memunculkan total produksi di seluruh tanah ini menjadi merangkak," lanjutnya.

Kepala negara bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan para petani melakukan penanaman padi di areal kurang lebih 75 hektare di Trenggalek, Jawa Timur, Selasa (30/11/2021). Agenda itu merupakan kelanjutan dari acara sebelumnya, yaitu peresmian Bendungan Tugu.

"Kita harapkan tadi dengan Bendungan Tugu yang sudah selesai dan bisa dimanfaatkan tadi para petani menyampaikan sekarang ini bisa panen dua kali padi dan satu kali palawija," ujar Jokowi.

"Dengan adanya Bendungan Tugu, airnya sudah mengalir sampai ke sawah-sawah di sini, akan bisa panen padi tiga kali dan palawija sekali, sehingga produktivitas setiap hektare yang ada di Kabupaten Trenggalek ini bisa naik secara drastis," lanjutnya.

Dalam tiga tahun terakhir, Kementerian Perdagangan memang tidak pernah menerbitkan izin impor beras untuk keperluan umum.

Sepanjang tahun 2021, Kementerian Perdagangan menjamin ketersediaan kebutuhan beras nasional melalui serapan Bulog untuk gabah dan beras petani.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan bahwa izin impor beras umum terakhir kali diterbitkan adalah pada tahun 2018, untuk keperluan cadangan beras pemerintah.

"Izin yang kita terbitkan relatif sangat kecil dan hanya untuk keperluan khusus yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri antara lain beras khusus untuk keperluan hotel, restoran, kafe (horeka), dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia, seperti Basmati, Japonica, Hom Mali, beras khusus untuk keperluan penderita diabetes seperti beras kukus, dan beras pecah 100% untuk keperluan bahan baku industri," jelasnya

Pemerintah memastikan akan selalu menjaga kekuatan stok beras nasional untuk menjaga keseimbangan dan ketersediaan pasokan beras di pasar, terutama di saat pandemi Covid-19 yang masih berkepanjangan, dengan selalu memberikan perlindungan bagi petani dan penyerapan hasil produksi dalam negeri.

"Untuk itu, Kementerian Perdagangan akan selalu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perberasan dalam menjamin ketersedian dan stabilisasi harga," tutup jelasnya