Jokowi Guyur Rp 43 Triliun untuk Papua Tahun Depan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelontorkan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ke Papua sebesar Rp 43,48 triliun tahun depan atau naik 2,25% dari anggaran 2021.

"Naik sesuai Undang-Undang 2/2021 mengenai Otsus Papua dari 2% DAU (Dana Alokasi Umum) Nasional menjadi 2,25% DAU Nasional," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam akun instagram resminya, dikutip Senin (29/11/2021).

Sri Mulyani merinci, anggaran TKDD 2022 untuk Papua yakni untuk infrastruktur Rp 2,4 triliun, dana otsus Rp 5,78 triliun atau naik dari anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 5,29 triliun.

Kemudian dana desa sebesar Rp 4,8 triliun atau turun dibandingkan anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 6,67 triliun. Serta Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 20,5 triliun. Ada pula Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 3,3 triliun.

Adapun untuk Papua Barat pada tahun ini mendapatkan alokasi TKDD sebesar Rp 16,45 triliun pada 2022 atau turun dari alokasi tahun 2021 yang sebesar Rp 17,7 triliun.

Secara rinci, anggaran TKDD untuk Papua Barat, yakni untuk infrastruktur sebesar Rp 1,75 triliun, dana otsus sebesar Rp 2,27 triliun atau sama dari anggaran tahun lalu.

Kemudian dana desa sebesar Rp 1,55 triliun. Serta DAU sebesar Rp 7,48 triliun atau turun dari anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 7,57 triliun. Ada pula DBH yang sebesar Rp 910 miliar atau turun dibandingkan anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 2,16 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, selain Dana Transfer ke Daerah yang dikelola Pemerintah Daerah dalam APBD, Pemerintah Pusat (Kementrian dan Lembaga) masih melakukan belanja di Papua dan Papua Barat - mencapai Rp 24,65 Triliun (2021).

"Dana yang sangat besar ini pasti cukup untuk membayar beasiswa anak-anak Papua. Bahkan anak-anak Papua juga mendapat beasiswa melalui afirmasi LPDP," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran yang besar untuk Papua dan Papua Barat adalah untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua dan Papua Barat.

Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat, baik tingkat Provinsi, kabupaten dan kota, kata Sri Mulyani juga memiliki tanggung jawab sangat besar untuk mengelola anggaran secara tepat guna, tepat sasaran, tidak dikorupsi dan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan transparan kepada rakyat Papua dan Papua Barat.

"Untuk memerangi kemiskinan, pendidikan, kesehatan, program UMKM, melatih Tenaga Kerja, membangun Infrastruktur dan pencapaian Sustainable Development Goals," ujarnya.