'Kiamat' PNS Mendekat, Begini Sudut Pandang Rhenald Kasali!

Jakarta, CNBC Indonesia - Seiring dengan kemajuan teknologi, pemerintah berencana mengganti para Pegawai negeri Sipil (PNS) dengan robot. Sehingga dalam 10 tahun ke depan tak akan ada lagi PNS di Indonesia.
Akademisi dan Praktisi dari Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengatakan, mengganti PNS dengan teknologi robot sangat bisa dilakukan. Namun, memang tidak untuk semua bidang.
Menurutnya, menggantikan PNS dengan robot bisa dilakukan untuk jabatan yang berhubungan dengan pelayanan publik atau bertemu langsung dengan masyarakat. Sedangkan untuk kegiatan lainnya, PNS masih tetap dibutuhkan.
"PNS tetap bekerja. Tetapi untuk interface atau pekerjaan-pekerjaan yang bersifat service sudah harus bisa dilayani oleh robot, chatbot, game, bahkan pakai VR Gear semacam artificial interface, contohnya metaverse," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (26/11/2021).
Ia menjelaskan, menggantikan pekerja PNS dengan robot untuk kegiatan pelayanan publik ini bisa mengurangi tindakan nakal PNS yang sering melakukan tindakan korupsi, meskipun hanya dalam skala kecil.
"70% pekerjaan yang interaktif dengan rakyat di Kelurahan, Kecamatan, kantor walikota/bupati harusnya bisa diganti teknologi dan bisa membuat rakyat lebih puas, bisa berantas pungli, dan korupsi," kata dia.
Namun, ia mengakui bahwa perubahan tersebut tidak akan mudah dilakukan. Sebab, banyak oknum PNS yang memang sengaja menghambat hal tersebut terjadi dengan mempersulit proses.
"Tapi oknum-oknum suka bandel. Misalnya pengurusan ijin obat dan makanan sesuai ketentuan BPOM dan PIRT di dinas-dinas kabupaten, teknologi dan web nya sudah ada, namun tidak mereka respons. Kalau kita datang dan bayar 'konsultan' yang mereka tunjuk yang besarnya jutaan sampai dengan puluhan juta baru mereka respons," ungkapnya.
Oleh karenanya, ia menilai untuk mensukseskan hal ini peran pemerintah sangat penting. Mulai dari memperbaiki regulasi hingga rutin turun ke lapangan untuk memantau perkembangan perubahan teknologi yang dilakukan.
"Tapi syaratnya regulasi harus disederhanakan, Menteri dan polisi harus rajin sidak, dan bupati/walikotanya mau memimpin perubahan," pungkasnya.
[Gambas:Video CNBC]
PNS Diganti Robot, RI Bisa Bebas Pungli dan Korupsi!
(mij/mij)