UU Ciptaker Inkonstitusional, Berlaku Cuma Sampai 2023!

News - Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
25 November 2021 16:10
Ratusan buruh yang tergabung dalam FSP LEM SPSI, KSPI menutup jalur utama depan Gedung BalaiKota Jakarta, Kamis (25/11/2021). Demo buruh mengusung dua agenda, memprotes penetapan UMP 2022 dinilai terlalu kecil dan mengawal putusan MK soal uji materi UU Cipta Kerja. Pantauan dilokasi buruh perlahan meninggal aksi demo di patung kuda dan menutup jalan utama depan gedung Balaikota. Pengendara yang terjebak kemacetan hanya pasrah dan diputar balikan ke arah Stasiun Gambir, Jakarta. Puluhan polisi jugat erlihat mengamankan gedung Balaikota.(CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tetap akan menjalankan undang-undang (UU) cipta kerja beserta aturan turunan yang sudah dikeluarkan. Tapi di sisi lain pemerintah tetap akan melakukan perbaikan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Kamis, (25/11/2021).


Berikut empat poin yang disampaikan:

1. Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK serta akan melaksanakan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK dimaksud.

2. Putusan MK telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih TETAP BERLAKU secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan.

3. Putusan MK juga menyatakan agar Pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.

4. Selanjutnya Pemerintah akan segera menindaklanjuti Putusan MK dimaksud melalui penyiapan perbaikan Undang-Undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut.

Seperti diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, (25/11/2021), mengeluarkan putusan terkait gugatan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh serikat pekerja. MK menilai bahwa UU itu inkonstitusional dan membutuhkan revisi.

MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan atau akhir 2023. Sebelum diperbaiki UU Cipta Kerja saat ini masih berlaku.

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan.

Meski begitu, MK hanya meminta agar UU itu untuk segera direvisi. Pihaknya memberikan tenggat waktu revisi selama dua tahun sejak putusan dibacakan.

"Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan maka menjadi inkonstitusional secara permanen," tambah putusan itu.

UU Cipta Kerja telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 dan menjadi UU No 11 Tahun 2020.

UU ini sendiri sempat menuai protes luas di seluruh Indonesia. UU itu diklaim telah merusak hak-hak pekerja dan mengabaikan aspek-aspek perlindungan lingkungan, terutama dari pihak serikat buruh.


[Gambas:Video CNBC]

(mij/mij)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading