UU Ciptaker Diputus Inkonstitusional, Ini Reaksi Pemerintah!
Foto: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konfrensi Pers terkait “Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, 22 Nov 2021 (Tangkapan Layar Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNBC Indonesia - Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, (25/11/2021), mengeluarkan putusan terkait gugatan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh serikat pekerja. MK menilai bahwa UU itu inkonstitusional dan membutuhkan revisi.
Terkait putusan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah menghargai putusan MK dan akan mengikuti segala putusan yang disampaikan.
"Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK serta akan melaksanakan UU no 11/2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK dimaksud," ujarnya dalam konferensi pers.
Menurutnya, pemerintah juga akan melakukan perbaikan UU sesuai dengan rekomendasi MK saat putusan ini. Sehingga Airlangga berharap dalam pelaksanaannya nanti lebih baik.
"Putusan MK telah menyatakan UU ciptaker masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yaitu perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan," kata dia.
Kemudian, Airlangga menyebutkan pemerintah juga akan mengikuti putusan MK untuk tidak menerbitkan lagi aturan turunan baru dari UU Ciptaker ini. Namun, aturan sebelumnya masih berlaku.
"Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK melalui penyiapan UU dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut," pungkasnya.
[Gambas:Video CNBC]
UU Ciptaker Diperbaiki, Hingga AS Blacklist Perusahaan China
(mij/mij)
